Ombudsman Papua Ajak Masyarakat Awasi Penyelenggara Pelayanan Publik

0
1
Sabar Olif Iwanggin Kepala perwakilan ORI Papua
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua, Sabar Olif Iwanggin. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Papua, Sabar Olif Iwanggin mengatakan, peran masyarakat sangat penting dalam memantau jalannya pelayanan publik, masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik perlu diberdayakan dengan mengajak mereka ikut terlibat mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Hal tersebut dikatakannya kepada awak media saat ditemui di Grand Abe Hotel Distrik Abepura, Senin (23/10) kemarin.

Iwanggin mengemukakan pelayanan publik yang merupakan salah satu kebutuhan guna memenuhi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan sepertinya masih jauh dari realisasi dalam pelaksanaannya.  Padahal, dilanjutkannya, pemenuhan kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa dan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik  dengan maksimal.

Lanjutnya, berdasarkan hal tersebut, masyarakat juga berperan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Yang dilakukan melalui penyampaian laporan atau pengaduan. Sehingga peran partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan itu sangat penting untuk mengawal perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pasa suatu wilayah tertentu.

Ombudsman Perwakilan Papua. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

“Selain sebagai pengawas, masyarakat diharapkan iikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik bersama dengan ORI, karena tanpa partisipasi masyarakat, ORI dengan keterbatasan sumber daya akan sulit untuk menjangkau seluruh penyelenggaraan pelayanan publik yang dimaksud,” pungkasnya.

Ditambahkannya, masyarakat sebagai pengawas eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dilakukan melalui, diantaranya, pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengawasan oleh ORI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua).