Perketat Pengawasan,  Pengajuan Dana Pemilukada  Rp. 1 Triliun Dinilai Wajar

0
23
Akademisi Universitas Cenderawasih, Drs. Beatus Tambaip, MA. (Eveerth/Koran Harian Pagi Papua)
Akademisi Universitas Cenderawasih, Drs. Beatus Tambaip, MA. (Eveerth/Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA  (LINTAS PAPUA)  –  Berbagai tanggapan terus disampaikan baik eksekutif hingga legislatif, tidak ketinggalan akademisi, ikut memberikan pandangan, bahwa anggaran yang diajukan KPU Provinsi dalam Pilkada 2018 mendatang memang wajar.

 

Hal ini disampaikan Akademisi Universitas Cenderawasih, Drs. Beatus Tambaip, MA.,  sekaligus menjelaskan, bahwa Uang dalam jumlah sekian, juga akan digunakan oleh KPU daerahnya jadi tidak semua digunakan KPU Papua.

“Jadi pikiran saya kalau memang anggarannya terlalu besar, yang penting dilakukan adalah bagaimana melakukan pengawasan atau melakukan audit ketat untuk penggunaannya, jika ada temuan tentunya  pertanggungjawabkan,” ujar Beatus tambaip, dalam diskusi bersama media di Abepura, Senin (16/10/2017).

Dijelaskan, bahwa  yang menganggap jumlah tersebut bisa masuk akal ketika dilihat dari kondisi geografi Papua yang sangat berat dan jika menyesuaikan dengan daerah lain tentu tidak mungkin.

 

“Banyak daerah  terpencil yang harus didatangi dan dibentuk kelengkapan petugasnya untuk memenuhi persyaratan. Belum lagi untuk mendatangi satu dua lokasi tersebut bisa memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu,” ungkap Dosen Fisip Uncen ini.

Dirinya menilai, pengajuan KPU Papua sebesar Rp 1 triliun lebih ini jika digunakan untuk infrastruktur tentu ada sebuah gedung baru atau ruas jalan baru yang bisa dipakai dan memiliki banyak manfaat, ketimbang hanya digunakan untuk sebuah agenda lima tahun sekali yang belum berakhir sesuai waktu.

 

“Saya pikir angka ini wajar namun yang perlu dilakukan adalah pengawasan maupun audit sebab medan Papua ini berat sekali dan kadang kita tak bisa hidung-hitungan di atas kertas,” tuturnya.

 

 

“Namun dosen Fisip tersebut tetap menganggap bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat yang harus memilih secara langsung, karena demokrasi kita sedang belajar untuk mencari yang terbaik,” tandasnya. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)