Pemuda Yapen Ajak Masyarakat Bersatu Sambut Pelantikan Bupati TOFAN

Category: Lintas Papua, POLHUKAM 276 0
Markus Imbiri, saat diwawancari oleh wartawan Papua Tv (ist)

Jayapura (LINTAS PAPUA)“Sebagai pemuda, saya mengharapkan kepada seluruh komponen masyarakat Yapen untuk kembali bersatu membangun kabupaten Yapen. Pemilukada sudah selesai dengan dua kali pencoblosan, yaitu pilkada serentak dan pemilihan suara ulang, semua sudah dilaksanakan dengan baik, hingga terpilih Tonny Tesar dan Frans Sanadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Yapen. Mari bersatu mendukung Bupati terpilih, ada banyak masalah kesehatan yang harus diselesaikan bersama, masalah pendidikan dan sosial ekonomi lainnya yang harus dikerjakan bersama oleh Bupati dan masyarakat Yapen, mari bersatu, stop sudah ciptakan kegaduhan antar sesama pendukung”, ajak pemuda Yapen Markus Imbiri,S.I.Kom.

Tanggal 16 oktober 2017 mendatang, Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua akan melantik Bupati dan Wakil Bupati Yapen, ini adalah proses yang patut dihormati oleh seluruh komponen masyarakat. “Pilkada su selesai, mari kitong semua rakyat Yapen baik suku Onate, suku Pombawo, suku Busami, suku Arui Sai, suku Berbai, suku Ampari dan suku 3W ( Wondau, Wondei, Wonawa) hingga masyarakat nusantara, mari kita kembali bersatu mendukung Bupati terpilih” harap Markus Imbiri.

Ada banyak masalah sosial yang terjadi pasca pilkada serentak yaitu perselisihan antara sesama keluarga adik kaka, kelompok, golongan hingga banyak bermunculan akun-akun palsu disosial media yang kian hari menyebarkan informasi provokatif kepada pengguna dunia maya di kabupaten Yapen. Belum lagi gesekan di masyarakat dengan memainkan isu-isu negatif yang dikaitkan dengan politik pilkada, hingga ada istilah “Paslon itu yang menang tapi yang dilantik itu paslon ini” itu aturan dunia mana, katanya. 

Imbiri juga menambahkan, banyak anggaran yang terpakai untuk pilkada, baik putaran pertama dan pemilihan suara ulang (psu), sedangkan banyak masalah juga yang harus diselesaikan oleh pemerintah, masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan sosial lainnya. Sehingga masyarakat diharapkan untuk menghargai proses hukum yang telah berjalan, jika ada kejanggalan silahkan menempuh jalur hukum yang tersedia. Kita sebagai masyarakat Yapen sudah pernah mengalami hal tersebut, sebut saja Bupati Daud Soleman Betawi (almarhum), itu proses hukum yang harus beliau jalani dan roda pemerintahan dilaksanakan oleh wakilnya, atau yang heboh di nasional adalah Gubernur DKI Jakarta ‘Ahok’ , nah itu aturan hukum.

Kalau memang ada kejanggalan selama pilkada atau masalah lainnya, silahkan tempuh jalur hukum, jangan tumpang tindih hingga masyarakat menjadi resah. Jadi mari kita semua sambut dan mendukung Bupati terpilih kita, Tonny Tesar – Frans Sanadi yang akan dilantik besok, untuk membangun negri ACIS tercinta kita, harap Markus yang kesehariannya sebagai aktivis LMS dan penggiat teknologi informasi.

Hal senada juga di sampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yapen Yulian Charles Gomar. “Dua puluh tujuh ribu lebih rakyat telah menyatakan pilihannya dan semua sudah berjalan sesuai mekanisme peraturan perundangan. Mari kita hargai suara mayoritas yang merupakan pijakan demokrasi di Republik ini” katanya.

(kanan) Bupati Tonny Tesar beserta Ibu dan Wakil Bupati Frans Sanadi beserta Ibu (ist)

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak yang dijadwalkan tanggal 15 Februari 2017 telah usai dilaksanakan. Drama politik di kabupaten kepulauan Yapen berjalan sengit dengan menghadirkan enam pasangan calon. Hasil pencoblosan unggulkan pasangan Tonny Tesar – Frans Sanadi (TOFAN), namun gugatan dilayangkan pasangan calon lain hingga penyelenggara berbuntut pada putusan pemilihan suara ulang (PSU) oleh Mahkama Konstitusi.

Tanggal 26 dan 27 Juli 2017 dilaksanakan PSU dengan menghadirkan ke’enam pasangan calon untuk kembali bertarung setelah sebelumnya pasangan calon TOFAN didiskualifikasikan. PSU dilaksanakan dengan baik, suara masyarakat kabupaten Kepulauan Yapen kembali memilih Tonny Tesar dan Frans Sanadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Hal ini disahkan oleh Mahkama Konstitusi dengan menolak seluruh gugatan pasangan lainnya. Seperti dikutip dari okezone.com, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam putusannya di sidang MK, kamis 31 Agustus lalu menyatakan, pemohon gugatan tak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan. 

“Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” jelas Arief didampingi hakim anggota dalam putusannya. Meskipun pemohon adalah pasangan kandidat di Pilkada Yapen 2017, namun MK menyatakan, kedua pihak pemohon tidak memenuhi ketentuan mengajukan gugatan sengketa hasil pencoblosan ulang.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan P-MK Nomor 1 Tahun 2017.

“Sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo,” kata Arief.

Keputusan itu pun teregistrasi Nomor 56/PHP.BUP-XV/2017. Dengan putusan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU pada pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Yapen 2017 tertanggal 29 Juli 2017 tetap sah di mata hukum.(*)

Baca Juga :  Usai Jalani Sanksi, Boaz Solossa Siap Tampil Hadapi PSM

Related Articles