Diduga Lambatnya Dana Kementerian PUPR, Sejuta Rumah di Merauke Mangkrak

Nawacita Jokowi, Sejuta Rumah di Merauke Mangkrak. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Program sejuta rumah yang diluncurkan Presiden Joko Widodo dalam Nawcitanya di daerah Kampung Onggari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke dikabarkan mangkrak, kurang lebih delapan bulan terakhir.

Diduga hal ini terjadi akibat disebabkan belum adanya realisasi anggaran dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada pihak ketiga. Akibatnya, pembangunan rumah yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2016 sama sekali belum bisa di huni calon pemilik rumah.

Fakta ini diungkap Direktur PT Bambapuang Perkasa Amrullah Amir seusai melapor ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua terkait terhentinya proyek tersebut pada, Senin (9/10/2017)

.
Amrullah mengatakan, PT Bambapuang Perkasa selaku pihak sub kontraktor yang juga ditunjuk PT Banua Rano sebagai pemenang tender dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) untuk mengerjakan pembangunan 70 unit rumah di Onggari sejak 27 Juli 2016.

“Pekerjaan rumah rakyat ini, kami bangun sebanyak 70 unit rumah dan harus diselesaikan selama 90 hari atau Desember 2016 dengan nilai anggaran Rp 12,8 miliar, setelah kami terima dari PT. Banua Rano. Sebab sebelum kami sub kontrak, anggarannya mencapai Rp. 18 Miliyar,” katanya.

Sementara itu, Rusli selaku pelaksana proyek dari PT Bambapuang Perkasa mengatakan, pihaknya sudah menggunakan biaya sendiri untuk pengerjaan proyek itu hingga 95 persen. Namun, pihak kementerian baru melunasi dana PT Bambapuang Perkasa sebesar Rp 9,1 miliar atau 70 persen.

“Masih ada tersisa anggaran kami sebesar Rp 3,1 miliar yang belum dilunasi pihak kementerian. Akibatnya, kami belum mengerjakan seluruh proyek itu hingga tuntas. Sebenarnya, cara mediasi dengan pihak kemerintrian sudah kami lakukan, namun tak ada etikad baik dari mereka untuk membayar. Parahnya, kami mendengar anggarannya sudah di cairkan dan diberikan kepada PT Banua Rano,” tegasnya.

Ia pun meminta, pihak kementerian segera mengatasi masalah kekurangan anggaran proyek pembangunan 70 unit rumah. Sebab fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat setempat, yang sudah menantikannya cukup lama.

“Beberapa kali warga di Onggari memalang lokasi pembangunan rumah, karena merasa kecewa proyek itu tidak jelas penyelesaiannya. Namun, kita berupaya meyakinkan masyarakat, walau belum dibayarkan,” pungkas Rusli.
Robi Mahuse (40), salah seorang warga Onggari yang dihubungi dari Jayapura, mengakui, hingga saat ini masyarakat setempat belum bisa menempati 70 unit rumah tersebut.

 

“Rumah ini sangat kami nantikan. Sebab sejauh ini kami tinggal di rumah non permanen dengan dinding kayu dan atap dari ilalang. Kami akui ada masalah atas pembangunannya, maka dari itu diharapkan bisa diselesaikan, sehingga program bapak Jokowi bisa kita rasakan,” tegasnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Komisaris Besar Edi Swasono mengakui, telah menerjunkan tim untuk menelusuri adanya penyalahgunaan anggaran proyek program sejuta rumah di Onggari.

“Jadi kasus ini sudah kami tangani. Jadi ada dua kasus di Merauke dengan pekerjaan yang sama, yakni di Sota dan Onggari. Mengenai adanya laporan yang masuk dari pihak ketiga, itu bagus, karena kita akan mendapat informasi atau alat bukti tambahan,” pungkasnya.

Namun Edi menyampaikan, tim yang selama ini bekerja masih melakukan upaya klarifikasi saja, mengingat ini pekerjaan Kementrian PUPERA yang lokasi berada di Jakarta.

“Kalau dugaan atau informasi yang kami terima dana proyek itu telah dicairkan pihak kementerian sebesar 100 persen. Namun, pembangunan rumah di Onggari belum terselesaikan hingga kini,” lugasnya. (*)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...