Puskesmas Skouw Siap Berstandar Nasional Dibatas RI – PNG

Category: Kesehatan 19 0
Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM mengatakan sesuai dengan instruksi Dirjen dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, agar Puskesmas Skouw dapat diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai tindak lanjut untuk mendorong Puskesmas itu menjadi Puskesmas Perbatasan di Distrik Muara Tami.

 

Menurut Rustan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura harus berkoordinasi mengajukan hal tersebut ke Wali Kota Jayapura untuk membuat dan mengeluarkan SK Penetapan secepatnya, sebagai Puskesmas Perbatasan, sehingga biaya operasional dan pembangunan dapat ditangani langsung oleh pemerintah pusat.

 

“Hal itu perlu dilakukan agar Kementerian Kesehatan RI dapat mengucurkan anggaran untuk pengembangan Puskesmas Skouw dan operasionalnya. Hingga kini, untuk Koya Barat tidak terserap dan dana teraebut diperbolehkan untuk diberikan ke Puskesmas Perbatasan, namun karena belum dikeluarkannya SK maka dana tersebut tidak dapat dialihkan,” jelas Ruatan kepada awak media saat di temui di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (10/10/2017) kemarin.

Ilustrasi Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM., bersama dokter dan tenaga medis puskesmas saat melakukan sidak ke Puskesmas Abepantai. (Elsye Sanyi)

Lanjutnya, pihaknya juga akan melihat apakah penetapan SK ini harus melalui sidang paripurna DPRD Kota Jayapura arau tidak. “Jika hanya melalui Wali Kota Jayapura saja, maka tentu akan segera ditetapkan. Tetapi jika harus melewati Dewan akan tentu ada Peraturan Daerah yang mengatur agar tidak menyalahi aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Baca Juga :  Jayawijaya Raih LPPD dan Penanganan Kesehatan Terbaik Wilayah Gunung

 

Sementara itu, orang nomor dua di Kota Jayapura menambahkan Pemerintah Kota Jayapura juga harus mampu menyediakan tenaga dokter, perawat, bidan spesialis dan tenaga medis lainnya untuk bekerja di Puskesmas Perbatasan, jika telah ditetapkan dan sudah berstandar nasional. Hal-hal tersebut haruslah dipenuhi. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)

Related Articles