Pemprov Pastikan  Dorong  Pergub Ekonomi Kerakyatan  Terealisasi

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Elia Loupatty, saat diwawancara. (Erwin)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) –  Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua,  Elia Loupatty mengaku bakal mengupayakan untuk mendorong draft peraturan gubernur (pergub) ekonomi kerakyatan orang asli Bumi Cenderawasih.

Meski belum memberi kepastian kapan draft yang diusulkan oleh Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) bisa ditetapkan, namun pihaknya akan segera melakukan kajian terhadap usulan itu.

“Yang pasti untuk saat ini kita belum bisa menyatakan setuju atau tidak. Yang pasti langkah awal dilakukansaat ini diantaranya melakukan kajian awal terlebih dahulu,” ujar Elia Loupatty,  Selasa (11/10).

“Selanjutnya, pemerintah daerah dalam waktu dekat bakal melakukan pertemuan secara internal, untuk selanjutnya kita kembali memanggil KAPP melakukan pembahasan,” terang dia di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, pemprov memandang kehadiran KAPP sangat baik karena dinilai mampu membangkitan ekonomi pengusaha Orang Asli Papua. Dimana sebagian tugas pemerintah daerah, dikerjakan oleh KAPP.

“Oleh karenanya, saya minta kesabaran dari pihak KAPP untuk kami di provinsi melakukan tugas kami. Kita harap semua ini bisa rampung secepatnya,” jelas dia lagi.

Sebelumnya, KAPP mendorong kepala daerah untuk segera menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdasus No 18 tentang Ekonomi Kerakyatan.

Ketua Umum KAPP, Merry Yoweni (Erwin)

Menurut Ketua Umum KAP Provinsi Papua, Merry Costavina Yoweni, dengan ditandatanganinya Pergub itu maka, pengusaha orang asli Papua (OAP) akan mendapat dukungan bantuan perekonomian sebesar tiga persen dari dana Otonomi Khusus.

“Sebab dalam Perdasus 18 sudah mengamanatkan dana Otsus tiga persen untuk pengusaha OAP. Ini tentu merupakan sebuah pemberdayaan yang sangat baik dimana selama ini, sangat susah bagi pengusaha OAP untuk mendapatkan akses permodalan dari sistem perbankan”.

“Sehingga bentuk dukungan (dari tiga persen dana Otsus) ini bisa mendukung pengusaha OAP. Apalagi selama sekian tahun belum ada pengusaha OAP di NKRI yang bisa diandalkan dalam bidang perekonomian,” katanya.

Perwakilan Asosiasi Pengrajin Noken Asli Papua, Merry Dogopiaberharap Gubernur Lukas Enembe segera mengesahkan Pergub Ekonomi Kerakyatan itu.

“Sebab Pergub ini akan sangat membantu dan mendukung kami para pengusaha OAP, dalam hal pemberian modal dan dukungan lainnya,” harap dia. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...