KPU Papua Akan Dipanggil MK, Siap Klarifikasi Terkait Pilkada Jayapura

Category: POLHUKAM 561 0
Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat memberikan keterangan pers. (Erwin)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Mahkamah Konstitusi yang menjadi penentu hasil sidang kasus Pilkada Kabupaten Jayapura hingga kini masih belum jelas, namun kabar terbaru KPU Papua akan dipanggil untuk berikan keterangan.

“Iya benar, kami akan dipanggil dalam waktu dekat ke MK, guna mengklarifikasi apa yang menjadi temuan kita dari laporan dan apa yag diputuskan Bawaslu RI,” ujar Ketua KPU Papua, Adam Arisoy., saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/10/2017).

Dikatakan, bahwa KPU Papua sangat menghargai rekomendasi Bawasu RI, namun semua proses sementara berlangsung di MK, sehingga apapun kita tetap menghargai proses hukum tersebut.

“MK akan menjadwalan sidang ulang dan tentunya MK yang akan putuskan untuk sidang ketiga dan kemungkinan kita akan hadir untuk memberikan klarifikasi dari hasil temuan,”  katanya.

Dijelaskan, bahwa KPU Papua telah melakukan telaha dan hasilnya memang didapati adanya pergantian pejabat dan ini dibuktikan dengan adanya surat tersebut, demikian juga terkait dengan Undang – Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2016 yakni sebagaimana menjadi materi gugatan hingga lahirnya rekomendasi Bawaslu RI adalah benar.

“Sehingga dalam proses pergantian pejabat yang dikaji dai aturan seleksi Aparatur Sipil Negara, seharusnya sabar dahulu selama enam bulan sebelum dan sesudah dalam proses pemilihan,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemkot Jayapura Siapkan Rp. 16 Miliar Bayar Gaji 14 dan THR ASN

Ditegaskan, bahwa proses sudah di MK dan mari semua pihak bersabar dan menanti proses sidang berikutnya untuk melihat hasilnya.

“Yang pasti KPU Papua siap hadir dan memberikan klarifikasi dan semua telaha  dan proses yang telah dilakukan, karena sebelumnya juga kami sampaikan laporan hasil Pemilukada kemarin hingga PSU yang telah berjalan baik,” tandasnya.

 

Sementara itu, Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Jayapura pada Senin (25/9/2017 ) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

 

Mahkamah Konstitusi,
dinilai akan bijaksana dalam memutuskan perkara Pemilukada Kabupaten Jayapura (flickr.com)

Ada tiga permohonan yang telah diregistrasi yang Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Jansen Monim dan H Abdul Rahman Sulaiman (Paslon Nomor Urut 5), Nomor 59/PHP BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Godlief Ohee dan Frans Gina (Paslon Nomor Urut 3) dan Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Yanni dan Zadrak Afasedanya (Paslon Nomor Urut 1).

 

 

 

Pada sidang perdana ini. MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No B Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggang waktu pendaftaran permohonan ke MK Namun demikian. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Baca Juga :  Kondisi Terkini, Pesawat Try-MJ Tergelincir Patah Ban dan Sayap Kiri

 

 

 

Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Jansen Monim dan H Abdul Rahman Sulaiman (Paslon Nomor Urut 5) pada pokoknya mempermasalahkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Perolehan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dengan Nomor 71/Kpts-Kabjpr/030.434090/2017 yang menetapkan Paslon Nomor Urut 2 yaitu Mathius Awoitau dan Giri Wijayanto sebagal Paslon dengan perolehan suara terbanyak. (Eveerth Joumilena)

Related Articles