Majukan Pendidikan di Papua Oleh  George Saa, Perahi Nobel Fisika Dunia, Kini Ambil Gelar Master di Birmingham Inggris

Category: Pendidikan, Sosial Masyarakat 84 0

 

Septinus George Saa, kini sedang mengambil master Teknik Material di di Birmingham, Inggris. (Foto Dennis Stengkol Facebook)

Melihat fenomena sosial masyarakat Papua, maka harus di akui kalau banyak lulusan anak asli Papua  yang sedang menempuh pendidikan di Papua, di wilayah Indonesia lain maupun dari luar negeri yang tidak memiliki jalur karir yang pasti. Jurusan atau program pendidikan yang di tempuh masih di dominasi oleh program sosial sains, politik dan ekonomi dibanding pendidikan sains, matematika maupun teknik.

“Mereka memiliki prinsip mulia yakni  selesai sekolah mereka berniat untuk balik membangun Papua.  Mereka ingin bangun Papua dengan kembali ke Papua walaupun  realita yang ada adalah di Papua pun masih minim lapangan kerja,” ujar George Saa, Seorang Intelektual Muda Papua, dalam sebuah tulisannya, Rabu (11/10/2017).

Dikatakan, bahwa kadang menghadapi tantang yang cukup berat dimana mereka sendiri harus berpikir keras dan bertanya dimana dan dari mana mereka harus memulai.

“Salah satu peluang bekerja adalah dengan masuk di beberapa  perusahan-perusahaan besar yang sudah berdiri lama di Papua,” jelasnya.

Diakui, alasan untuk masuk di perusahan-perusahan yang sudah ada di Papua ini di karenakan beberapa ulasan utama dimana ketersediaannya pelatihan kerja sehingga mereka mampu bekerja lancar karena ilmu yang di dapatkan di bangku perkuliahan tentunya perlu di poles lagi sesaat sebelum bekerja tanpa arahan atau supervisi super ketat.

“Alasan lain itu mereka mendapatkan penghasilan yang terbilang cukup sembari waktu berjalan,” tuturnya.

Ditambahkan, bahwa Inipun tidak pasti karena kapan saja ketika terjadi pengurang tenaga kerja seperti yang sudah terjadi oleh karena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perusahan-perusahaan yang mereka sendiri tidak punya kontrol. Alternatifnya, mereka harus berusaha untuk membuka usaha sendiri.

George Saa bersama rekan kerjanya, dalam sebuah kesempatan lain. Dennis Alex Stengkol Facebook)

Mereka memang di tuntut untuk melakaukannya dengan minimnya dukungan modal, ketrampilan praktis dan kemampuan membaca pasan. Memang benar, mesti mereka dan lingkungan sosial kita menuntut mereka untuk harus mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan membuka usaha (bisnis) dengan tujuan mereka mampu menghasilkan penghasilan sendiri. Realitanya, mereka di tuntut sangat tinggi untuk bisa berdikari, namun sebenarnya mereka juga perlu di dukung oleh pihak-pihak yang memang tugasnya menstimulasi munculnya usaha-usaha produktif entah itu pemerintah lokal maupun oleh sistem kredit usaha perbankan yang ada.

Uraian diatas adalah satu langkah kedepan apabila kita sudah mampu memberikan kemudahaan akses pendidikan.

Langkah kedepan yang sudah seharusnya telah di dukung oleh sistem pendukung yang telah atau harusnya sudah ada. Inipun dapat terjadi setelah kita mampu memberikan akses mudah bagi mereka untuk bersekolah minimumnya hingga SMA/SMK dan idealnya hingga universitas.

 

“Selanjutnya, upaya untuk memberikan kemudahan akses bersekolah diantaranya melalui proses mengratiskan pendidikan dasar dan bisa juga di lakukan dengan pemberian beasiswa yang bersifat keterikatan atau pembayaran kembali, ketika nantinya mereka sudah bekerja, terserap bekerja ataupun mandiri sendiri ketika memulai dan sukses menjalankan usaha-usaha produktif,” tandasnya.

Ketika kita perhatikan secara seksama sekarang, masih terdapat sekian jumlah mereka yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan entah dari tingkat SMA ke perguruan tinggi ataupun mereka yang dari tingkat SMP ke SMA.

 

Masih banyak yang belum dapat melanjutkan sekolah karena motivasi yang surut, kondisi ekonomi keluarga, maupun oleh karena kecanduan penyalagunaan obat-obat terlarang, aibon, marijuana dan lain-lain. Upaya menyelamatkan mereka yang masuk kategori ini dapat dilakuakn dengan memberikan pelayanan interventif.

Pelayanan interventif ini hanya bisa terjadi jika institusi, pusat-pusat rehabilitas maupun pusat pendidikan pencegaha terpusat dan tersebar di setiap wilayah administrasi.

Baca Juga :  Alumni Beasiswa Pemprov Papua Diimbau Kembali Mengabdi
Ilustrasi Spanduk Aksi Ajakan Peduli Bersama Masalah Pendidikan dan Kesehatan di Korowai (Istimewa)

Ini perlu di pikirkan, di rancang, di danai dan di jalankan dengan merekrut tenaga profesional yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang pencegahan maupun rehabilitasi.

Sebagaimana diketahui, George Saa adalah Putra asli Papua asal Sorong, memiliki nama lengkap Septinus George Saa adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Makalahnya berjudul Infinite Triangle and Hexagonal Lattice Networks of Identical Resisto. bahkan rumus Penghitung Hambatan antara Dua Titik Rangkaian Resistor yang Ditemukannya diberi namanya sendiri yaitu “George Saa Formula”.

 

Melihat kondisi ril di Papua saat ini membuat saya harus bertanya kepada sahabat/kakak saya yang adalah seorang mahasiswa S3 disini.

Pertanyaan adalah mengapa semua dana otsus di bagikan 80% ke daerah-daerah (kab/kota) lalu bagaimana dengan peran provinsi atau Gubernur? Maksudnya, bila terjadi permasalah di daerah di bawah kepemimpinannya, tentu dia dengan mudah berkata, “Semua dana sudah di turunkan ke daerah, sehingga yang bertanggung jawab adalah pimpinan di daerah tersebut!” Apalagi kita paham daerah di Papua kita ini ada yang namanya kab pemekaran dimana pengalaman membangun daerahnya ini perlu pengalaman-pengalaman yang tentunya bertahun-tahun.

 

Jawaban yang diberikan kepada saya yang saya pahami adalah ini suatu bentuk kepemimpinan yang pragmatis dan populis. Saya sendiri mengerti dengan keterbatasan pemahaman saya karena saya sangat peduli dengan yang namanya kesehatan dan pendidik.

Anak – anak Papua pelajar SMP yang juga ikut Sekolah Wirausaha Anak Adat Papua Berpola Asrama. (Istimewa)

Maksud saya, urusan pendidikan dan kesehatan saya pikir harusnya satu atap. Artinya, kebijakan yang dan pendanaan harus bersifat sentralitis.

 

Mungkin saya saja yang idealis, namun menurut saya, karena banyaknya segregasi-segregasi otomatis maupun yang sengaja di ciptakan, membuat adik-adik kita yang masih duduk di bangku pendidikan ini makin marak mensegregasikan diri mereka.

 

Usul saya, yang terbaik itu namanya Papua itu cukup satu asrama Papua dan bukan lagi asrama kab/kota ini dan itu. Kita Papua dari tujuh wilayah adat ini harus di campur baurkan dan di didik satu atap.

 

Langkah ini akan menciptkan toleransi antar kita orang Papua ini akan lebih tinggi. Rasa persaudaran kita akan lebih ril, genuine, dan akan lebih harmonis.

 

 

Satu langkah yang akan membuat adik-adik kita ini punya rasa memiliki yang benar-benar adalah modal utama untuk bangun Papua.

– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA), Yohana Yembise , saat bersama anak – anak sekolah di PTC Entrop. (Fransisca/LintasPapua.com)

Kita butuh tukar menukar skill, ketrampilan dan kemampuan teknis tanpa harus bilang “Ko darimana?” atau “Ko putra daerah ka?” atau kata-kata lain yang menyudutkan. Ini secara total adalah apa yang saya bisa pikirkan sangat di butuhkan saat ini.

 

Kembali lagi, perlu di ketahui yakni di banding daerah yang sudah terlebih dahulu berdiri (Kab Jayapura, Kota Jayapura, Yapen Waropen, Biak dll), telah banyak mereka yang bekerja sebagai abdi negara/pamong maupun komponen lain tentunya sudah paham jalur alur melakukan proses pembangunan dalam sistim kenegaraan yang udah ada.

 

Di bandingkan daerah pemekaran, mereka yang bekerja menjalankan roda pembangunan di daerahnya ini sangat wajib mengetahui proses  implementasi pembangunan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan kemampuan mereka yang ada.

 

Bila tidak terjadi pertukaran pengetahuan untuk proses yang baik dan benar, maka kemajuan roda pembangunan ini akan sangat bergantung pada kemauan individu-individu di tiap daerah ini untuk belajar cepat, tangkap dan melakukan proses yang benar.

Baca Juga :  Pemprov Papua Diminta Respon Perppu Baru Terkait Ormas

 

Perlu di ketahui,  hal yang bisa memundurkan proses pembangunan di daerah kita di Papua ini ketika terjadi pergantian kepala daerahnya.

Pemimpin baru dengan kewenangannya akan menyusun perangkat kerja daerahnya lebih menitik beratkan pada aspek politis.

Nampak Anak-Anak SD Kulitarek Saat Hendak Pulang Sekolah di Jayawijaya. (Ema)

Banyak dilihat terjadi pergantian aparatur sipil staff pekerja yang telah mahir dalam menjalankan tugasnya di instansi masing-masing setelah melakukan proses pelatihan dan praktik kerja yang memakan tahun.

Sayangnya, oleh karena unsur politis, mereka harus di gantikan karena persoalan kepentingan.

Untuk mereka yang sudah tidak lagi menduduki posisi bekerja sesuai keahlian yang tergantikan oleh kepentingan politis, yang terjadi adalah mereka tergantikan oleh saudara-saudara lain yang mungkin saja telah terbukti minim pengalaman bekerja.

Ketidakmahiran dalam bekerja inilah bisa menjadi alasan mengapa proses pembangunan yang terjadi malah makin pelan atau mundur.

Harus di akui, pergantian-pergantian ini tidak memberikan kesempatan untuk proses ‘hand over’ ataupun transfer ilmu oleh karena pergantian-pergantian di tiap level-level yang ada.

 

Boleh dikatakan suatu pergantian yang tidak manusiawi. Pergantian tanpa melihat proses karir yang di bangun oleh mereka-mereka abdi negara ini.

Mereka yang kadang tersingkir oleh karena isu atau oleh kerana bukan tim sukses ataupun mereka yang adalah kerabat keluar lawan politik.

Ilustrasi Proses belajar di sebuah sekolah
dan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kompoter (UNBNK) 2017 di Kota Jayapura (Elsye Sanyi)

Inilah dinamika di Papua saat ini. Miris tapi mau bagaimana, ini realita. Realita yang harus kita maklumi dan berharap akan ada perubahan-perubahaan baru oleh mereka-mereka generasi baru yang mungkin memiliki pola pikir yang jauh berbeda dengan yang mainstream saat ini.

 

Saya pernah dengan seseorang bapak pensiunan PNS yang telah makan garam di dunia birokrat ini berkata, “Kita PNS ini adalah garda utama pertama yang mempertahankan NKRI yang mengawal pembangunan di Indonesia ini. Tanpa kehadiran kami, Indonesia ini mungkin sudah terpecah-pecah karena kami ini sudah ujung tombak pembangunan di seluruh Indonesia.”

Sebagai seorang anak PNS, saya sangat meyakini hal ini. Saya pikir kalau kita punya PNS ini makin lebih professional dengan di beri pelatihan praktis, diberikan penghasilan yang sangat melebihi kebutuhan mereka, dan mereka di berikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka, saya yakin Papua ini bisa di dorong maju dan maju lebih dari sekarang.

 

Mungkin kita sudah tidak perlu lagi gereja, NGO maupun komunitas peduli ini itu yang menggantikan peran pemerintah membangun Papua terutama di daerah pedalaman yang susah di jangkau.

Pemuda Papua, George Saa, juara lomba fisika dunia, prestasi yang disebut “sangat spesial” oleh seorang akademisi, mengatakan ia tetap ingin kembali ke tempat asalnya dengan ilmu yang didapat di luar negeri.

Ilustrasi Anak – Anak Sekolah di Kabupaten Jayapura. (LintasPapua.com)

George, yang saat ini melanjutkan studi S2 teknik material di Inggris, yakni gelar master di Birmingham, Inggris. George mendapatkan sejumlah tawaran beasiswa setelah menang dalam kompetisi dunia First Step to Nobel Prize dalam Fisika pada tahun 2004, saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Ia melanjutkan studi dengan gelar sarjana dalam bidang Aerospace Engineering di Florida, Amerika Serikat setelah lulus SMA.

Masalah finansial – tak ada ongkos ke sekolah dan pembayaran uang sekolah- sempat membuatnya tak bisa ke sekolah, namun George menyatakan “selalu ada jalan untuk menimba ilmu” dan “uang bukan segalanya”.  (George Saa, Profesor Muda Papua)

Related Articles