Distrik Senggi Fokus Pembenahan Internal dan Pengawasan DD

Category: Lintas Papua 26 0
Kepala Distrik Senggi, Kepala Distrik Senggi, Arie Parmindani Renmaur S.STP . (Rif/Koran Harian Pagi Papua)

KEEROM (LINTAS PAPUA) —- Kepala Distrik Senggi, Arie Parmindani Renmaur S.STP mengemukakan, sesuai arahan Bupati Keerom, diminta untuk berkonsentrasi soal pembenahan internal dan meningkatkan koordinasi di tingkat Muspika Distrik. Selain itu untuk pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kampung, pihaknya juga diminta untuk melakukan pengawasan.

‘’Sesuai arahan Bupati Keerom, usai pelantikan Kadistrik sebulan lalu, kami Kadistrik-kadistrik diminta untuk melakukan pembenahan internal di Kantor Distrik serta meningkatkan koordinasi di jajaran Muspika Distrik dan stoke holder lain yang ada di tingkat Distrik Senggi,’’ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Kantor Bupati Keerom, Rabu (10/10/2017) kemarin.

Selain itu menurutnya, pihak Distrik juga diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di kampung-kampung. ‘’Seperti kita tahu, di Kampung ada pelaksanaan program yang bersumber dari dana DD dari pusat dan ADD dari Kabupaten serta ada program Prospek dari tingkat Provinsi,’’ungkapnya.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan terutama untuk program DD Tahap I tahun 2017, menurutnya pihak Distrik Senggi sedang melakukan evaluasi baik dari segi koordinasi dan pembinaan penggunaan dana-dana pembangunan tersebut.

Baca Juga :  Bupati Keerom Terima Penghargaan Mangggala Karya Kencana

‘’Sejauh ini pengelolaan APBK (anggaran pendapatan dan belanja kampung) memang belum sesuai harapan secara maksimal, namun kedepan kita akan tetap mengawasi dan lakukan pembinaan agar di tahun anggaran 2018 sasaran yang disepakati direncanakan bisa berjalan dan tercapai maksimal,’’lanjutnya.

Ditambahkan sesuai ketentuan dan arahan Bupati, bahwa untuk tahun ini karena APBK Kampung sudah berjalan maka pengawasan bisa dilakukan ditahap pelaksanaan. Namun untuk tahun depan, Kadistrik diharap lebih intens dalam pengawasan bahkan pengawasan bisa dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi.

Dari evaluasi sementara pelaksanaan DD di Distrik Senggi, menurutnya, dari 9 Kampung yang ada sebagian besar sudah berjalan baik meski belum maksimal. Sementara satu kampung yang dinilainya memaliki masalah adalah di Kampung Molof.

‘’Untuk Kampung Molof, memang saya lihat agar terlambat atau bisa dikatakan jalan ditempat pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dalam kurun 2011—2019 ini telah ada tiga kali kepala kampung. Yang pertama karena ada masalah penyalahgunaan, yang kedua karena berhalangan tetap atau meninggal dan dan yang terakhir ini pengganti baru. Maka kampung Molof ini tetap dalam pengawasan kami untuk pelaksanaannya. Kita harap kedepannya kampung ini dan kampung lain bisa berjalan maksimal pelaksanaannya,’’ pungkasnya.(Rif /Koran Harian Pagi Papua)

Related Articles