21 Tahun LP3BH Giat Advokasi Masalah  HAM dan Keadilan di Papua

Category: POLHUKAM 17 0
Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Hari ini, Kamis 21 Oktober 1017, Tepat 12 Oktober 1996 (21 Tahun yang lalu), 13 orang pendiri telah mendirikan Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memfokuskan dirinya pada upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua, khususnya di kawasan Kepala Burung (Vogelkop) Tanah Papua yang sejak tahun 2003 telah menjadi Provinsi Papua Barat.

 

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Christian Warinussy, sekaligus menjelaskan, bahwa sejak saat itu, LP3BH turut serta berperan dalam mendorong upaya pelayanan hukum bagi kalangan masyarakat adat (sipil) Papua yang tidak mampu secara ekonomi, politik, sosial dan budaya akibat berlangsungnya pembangunan di Tanah Papua hingga saat ini.

 

“Seringkali LP3BH terlibat dalam menyelenggarakan program-program pendidikan hukum, hak asasi manusia, politik dan sosial-budaya serta ikut memberikan pelayanan hukum dalam bentuk bantuan hukum dalam berbagai kasus di sektor pidana, perdata, perburuhan, kekerasan domestik (perempuan dan anak) serta hak asasi manusia dan politik,” ujar Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Christian Warinussy

Baca Juga :  Komitmen Majukan Organisasi, Christian Arebo Maju Calon Ketua Peradi Papua

 

 

Yan Christian Warinussy  mengakui, LP3BH memberikan bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, pandangan politik dan latar belakang sosial, maupun ekonomi.

 

“Fokusnya adalan memberi bantuan hukum bagi kalangan rakyat Papua dan non Papua yang tidak mampu dan seringkali mengalami ketidak-adilan dalam konteks penyelenggaraan pembangunan di Tanah Papua,” tutur Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Kanada .

 

Yan Christian Warinussy, dalam sebuah kegiatan (istimewa)

 

Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua menambahkan, bahwa  LP3BH juga terlibat dalam  memberi pemahaman tentang kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dahulu (tahun 2002-2003) dengan memberikan pendidikan politik pada 13 distrik di Kabupaten Manokwari, termasuk di distrik Wasior, Windessy, Bintuni, Babo dan Merdey, yaitu sebelum domekarkan menjadi Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bituni.

 

“Bahkan LP3BH juga terlibat, dalam memberi pendidikan hukum, hak asasi manusia dan penguatan masyarakat sipil/adat di kawasan Teluk Bintuni bekerjasama dengan perusahaan raksasa BP Indonesia,” katanya.

Baca Juga :  Giatkan Pelayanan, Wakil Wali Kota Sidak di Distrik Abepura

 

Hingga untuk kepentingan tersebut, LP3BH juga telah mendirikan Pos Kontak di kota Bintuni-Kabupaten Bintuni guna merentang akselerasin pelayanan hukum dan pemantauan situasi hak asasi manusis di daerah tersebut sejak tahun 2013 yang lalu.

Sekretaris Kedua Bidang dari Kedutaan Besar Kerajaan Inggris untuk Republik Indonesia di Jakarta, Mr.Robert Campbell-Davis, ditemani stafnya, Nur Alia dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari , Yan Christian Warinussy, di Manokwari, Kamis (13/7/2017). (Foto FerMan, Dokumentasi LP3BH)

Dalam memasuki usia yang ke-21, LP3BH Manokwari akan terus mendorong dan menjalankan fungsi sebagai “mitra yang kiritis” bagi semua pihak baik pemerintah, kalangan yudikatif maupun TNI dan Polri serta masyarakat sipil/adat dan kalangan investor dan dunia usaha, demi kepentingan memastikan bahwa semboyan Fiat Justitia Ruat Coelum (Hukum Tetap Ditegakkan Kendatipun Langit akan Runtuh) senantiasa dikedepankan dan dicapai di Indonesia dan Tanah Papua. (*)

 

 

Related Articles