Yan Jap Ormuseray : Kepolisian Dilibatkan Kawal Peredaran Hasil Hutan

0
10
Kayu ilegal akibat perambahan hutan yang disita Dinas Kehutanan kerja sama dengan pihak kepolisian dari Kabupaten Sarmi dan Keerom. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) dan Konservasi Papua, Yan Jap Ormuseray mengaku,  dalam upaya pengawasan peredaran hasil hutan di Bumi Cenderawasih, instansinya melibatkan pihak kepolisian.

Hal ini dibuktikan dengan telah ditangkap dan dilelangnya hasil temuan kayu ilegal sebanyak 896 batang dari wilayah Kabupaten Sarmi dan Keerom.

“Hasil temuan kayu ilegal ini merupakan operasi pengamanan hutan dari instansi kami dengan pihak kepolisian. Kemudian kayunya ini kebanyakan tak dilengkapi surat-surat alias tak bertuan. Sehingga kami sita dan lelang untuk hasilnya dimasukan ke kas negara,” terang dia.

Oleh karenanya kedepan, lanjut dia, Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua bakal menggandeng para ondoafi maupun kepala kampung serta masyarakat adat, agar dapat ikut melakukan pengawasan terhadap hasil hutan di Papua.

Sebab instansi kehutanan serta kepolisian yang ada, sangat terbatas sehingga tak mampu menjaga peredaran hasil hutan diatas negeri ini

“Makanya, perlu ada sinergi dengan masyarakat adat, kepala suku maupun ondoafi. Supaya, hutan Papua selain kita jaga dari peredaran kayu ilegal, juga bisa tetap terjaga demi generasi dan anak cucu kita kedepan,” harap dia.

Dia mengaku, peredaran kayu secara ilegal di Papua beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan. Hal itu, sudah pula beberapa kali dilaporkan baik secara lisan maupun tulisan kepada pimpinan daerah setempat.

Peningkatan peredaran kayu secara ilegal ini,tak lepas dari harga kayu jenis merbau yang mahal pasaran hingga mencapai jutaan rupiah.

“Makanya, tak heran juga para perambah hutan masuk untuk melakukan penebangan dan pencurian kayu,” ketusnya.

Kepala Biro Perekonomian dan SDA mewakili Gubernur Papua, saat menyerahkan hasil kayu temuan dinas kehutanan, kepada pemenang lelang, Selasa kemarin, di Jayapura. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

Ia sadar perlu ada penguatan di tingkat masyarakat adat dengan memberikan akses legal supaya mengelola hutan adat milik mereka sendiri. Hanya memang mesti dipayngi dengan regulasi, agar perambahan hutan tidak lagi terjadi secara luas.

“Tapi nanti diatur dimana saja tempat yang boleh di tebang pohonnya. Kemudian mana yang tidak boleh sehingga fungsi hutan lainnya bisa berjalan,” katanya.

“Karena jika semua tempat di babat dikhawatirkan kedepan bisa timbul bencana banjir. Karenanya, kita harap ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat ada supaya perambahan hutan bisa diminimalisasi,” harapnya. (Erwin  / Koran Harian Pagi Papua)