Inspektorat di Kab/Kota Diminta Awasi SKPD dan Penggunaan Anggaran

0
4
Kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Papua, yang dihelat di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin kemarin. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)
Kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Papua, yang dihelat di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin kemarin. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Pemerintah Kabupaten dan Kota diimbau meningkatkan pengawasan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurut Sekda Papua Hery Dosinaen, menjadi tugas instansi Inspektorat untuk meningkatkan pengawasan, namun  dengan tidak mencari-cari kesalahan.

Selain pengawasan, perlu ada pembenahan pada semua aspek di lingkungan SKPD. Diantaranya, dengan membangun koordinasi, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan mampu berjalan sesuai dengan harapan.

“Makanya saya imbau pemerintah kabupaten dan kota di Papua diminta untuk manfaatkan keberadaan inspektur, terutama dalam pengawasan penggunaan anggaran”.

“Sebab Inspektur adalah pagar kalian di kabupaten dan kota. Serta aparatur yang siap melihat situasi kondisi termasuk hal-hal yang berkolerasi dengan masalah hukum,” terang Sekda Hery Dosinaen, di Jayapura, Senin (2/10/2017), pada kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Papua.

Menurut dia, peningkatan kapasitas inspektur sangat diperlukan, baik secara kuantitas maupun kualitas agar mampu melaksanakan tugas dengan baik serta bisa melihat apa yang telah dilakukan dalam pemerintahan.

“Sehingga koordinasi antar instansi harus ditingkatkan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi,” katanya.

Sementara itu,  Ketua Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemprov Papua, Elysa Auri mengaku, sejak KPK bekerjasama dengan pemerintah Papua melakukan pemberantasan korupsi, pelaksanaan pencegahan KKN menjadi semakin terintegrasi di seluruh Bumi Cenderawasih.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, saat wawancara. (Erwin)

Oleh karenanya, ia mengapresiasi kegiatan itu yang diikuti 20 kabupaten/kota di Papua. Diharapkan dari kegiatan yang berlangsung pada 2-13 Oktober 2017 itu, menghasilkan hal-hal positif untuk pencegahan korupsi diatas tanah ini.

“Sebab dalam kegiatan ini ada dengan agenda workshop peningkatan APIP, penandatanganan berita acara source kode e-planing, penandatangan komitmen percepatan implementasi aplikasi sistem keuangan desa oleh bupati dan wali kota se Papua,” katanya.

Sekedar diketahui, 20 kabupaten/kota yang hadir adalah, Kota Jayapura, Kabupaten Asmat, Boven Digoel, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Mappi, Mimika, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, dan Yalimo. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)