Gubernur Papua Inginkan APBD 2018 Ditetapkan Oktober ini

0
66
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., dalam sebuah wawancara.. (Eveerth Joumilena/Koran Harian Pagi Papua)
Suasana sidang pembahasan di DPR Papua, beberapa waktu lalu. (Erwin)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Pemerintah Provinsi Papua bakal mendorong Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan APBD induk 2018, dibahas pada bulan ini ke DPR Papua.

Menurut Gubernur Papua, Lukas Enembe, rancangan APBD 2018 harus ditetapkan dalam bulan ini (Oktober, red), supaya pelaksanaan kegiatan tahun depan bisa berjalan di awal tahun.

“Makanya, saya minta Sekda dan Kepala Bappeda untuk segera masukan KUA PPAS ke DPR Papua supaya bisa segera dibahas,” terang Lukas di Jayapura, Senin (2/10/2017) kemarin.

Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru saja mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Perubahan 2017. Hasil evaluasi tersebut segera dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Intinya hasil evaluasi dari Kemendagri akan dilaporkan ke DPRP. Hari ini (Selasa,red), kami diundang ke DPRP untuk paparkan apa yang dievaluasi dan harus dilakukan,” terangnya.

Dia mengatakan, peran APBD bukan hanya berkaitan dengan angka-angka pendapatan dan belanja daerah, tetapi harus bermanfaat bagi kepentingan pembangunan maupun pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

“Yang pasti, kebijakan pembangunan tetap dapat dijalankan dan optimalkan dengan semangat kekuatan dan sumber daya yang ada, dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat dan penyediaan infrastruktur,” kata dia.

Kebersamaan Lukas Enembe dan Klemen Tinal telah berjalan baik selama empat tahun. (Foto Facebook Budi Yokhu)

Sementara mengomentari kualitas pengelolaan APBD di kabupaten dan kota, pihaknya berharap dilakukan pelaksanaan secara terukur.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah kabupaten dan kota  dapat memastikan alokasi anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), supaya dimanfaatkan sebagaimana mestinya.(Erwin /Koran Harian Pagi Papua)