SKPD Papua Wajib Lakukan Analisis Jabatan dan Beban Kerja

0
6
Asisten Bidang Umum Setda Papua, Elysa Auri, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se – Provinsi Papua, Jumat, kemarin. (Erwin)
Asisten Bidang Umum Setda Papua, Elysa Auri, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se – Provinsi Papua, Jumat, kemarin. (Erwin)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Asisten Bidang Umum Setda Papua,  Elysa Auri menilai, analisis jabatan dan beban kerja pada setiap organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sangat penting untuk dilakukan guna menyusun peta jabatan serta kebutuhan jumlah pegawai.

Meski demikian, analisis tersebut harus dilakukan secara profesional agar setiap penempatan jabatan dapat diisi dengan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan tinggi.

Dilain pihak, punya kecakapan memadai, wawasan luas serta dedikasi maupun perhatian besar terhadap tugas pekerjaan, pada setiap jabatan yang diemban.

Hal demikian disampaikan Elysa,  pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se – Provinsi Papua, Jumat (29/9/2017) kemarin.

Lagi dikatakan, selain sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, tata laksana sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Dimana hal itu mencakup tata, sistem maupun prosedur kerja.

“Tata kerja merupakan suatu cara pelaksanaan kerja efisien dengan memperhatikan sarana dan biaya yang ada. Kemudian prosedur kerja merupakan rincian langkah-langkah dari tata kerja. Sementara dari rangkaian keduanya akan membentuk suatu pola dalam pelaksanaan suatu bidang pekerjaan,” katanya.

“Sehingga dengan adanya tata laksana itu diharapkan setiap pekerjaan akan berjalan efisien, efektif dan diperolehnya penghematan lebih besar,” kata dia.

Dikatakan, hal lain yang perlu diperhatikan saat ini adalah pemahaman pemerintah terhadap penataan organisasi yang tidak dipahami sebatas penataan struktur semata. Melainkan sebagai pelembagaan jaringan kerja sama yang adaptif dalam persoalan demokrasi.

Dimana model pemerintahan yang birokratis dan kaku disingkirkan, guna mempermudah koordinasi. Disamping itu, pemerintah daerah juga akan menjadi responsif terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Ilustrasi ASN Pemprov Papua saat mendengarkan arahan, pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. (Erwin)

Ditambahkan, implikasi dari dilaksanakannya penataan organisasi, berpengaruh pada aspek kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan. Sementara dampak yang ditimbulkan dari penataan organisasi pada ketiga aspek ini, otomatis berpengaruh pada pembiayaan daerah.

“Makanya, restrukturisasi pada dasarnya merupakan pembenahan atau perombakan mendasar terhadap seluruh mata rantai institusi untuk mencapai daya saing tinggi”.

“Dengan kata lain, merestrukturisasi seluruh fungsi manajemen organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan manajemen sumber daya manusianya, diharapkan dapat menata organisasi perangkat daerah sesuai prinsip yang menjadi kebutuhan pembangunan,” tutupnya. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)