Friday, 24 Nov 2017
Berita Provinsi Papua Ekonomi

Pertamina Region Maluku – Papua Mou Dengan Kejati

Suasna PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku Papua menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –   Sebagai upaya mitigasi penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku Papua menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. MoU tersebut merupakan bentuk sinergi atau kerja sama khususnya di bidang Perdata dan TUN terkait dengan proses bisnis Pertamina MOR VIII.

“Maksud dan tujuan MoU adalah untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Papua kepada Pertamina MOR VIII”, ujar Made Adi Putra selaku General Manager MOR VIII.

Dengan adanya MoU tersebut, Pertamina MOR VIII mengharapkan pihak Kejaksaan Tinggi Papua dapat membantu masalah pengamanan aset-aset Pertamina di wilayah Papua dan Papua Barat. Sebagaimana diketahui masalah kepemilikan aset atau tanah di wilayah Papua atau Papua Barat cukup kompleks terkait dengan hukum adat setempat, sehingga dari sisi hukum diharapkan Kejaksaan Tinggi Papua dapat memberikan asistensi/bantuan kepada Pertamina MOR VIII apabila terdapat permasalahan terkait dengan aset-aset Pertamina MOR VIII.

Baca Juga :  Pemprov Papua Terima 119 Alumni IPDN

“Dalam kegiatan operasionalnya, Kantor Unit ataupun Depot Pertamina di MOR VIII terkadang menghadapi permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Beberapa permasalahan hukum yang kami hadapi dapat berupa klaim dan/atau gugatan secara Perdata terkait objek tanah daerah operasi tersebut”, sebut Made Adi Putra.

FOTO BERSAMA, usai PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku Papua menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. (istimewa)

Kejaksaan Tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan untuk menjalankan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang tentunya memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Made juga berharap, dengan adanya sinergi penanganan permasalahan hukum antara Pertamina dan Kejaksaan dapat membantu lancarnya operasional Pertamina kedepan yang pada akhirnya akan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Papua pada khususnya.

Suasna PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Maluku Papua menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua. (istimewa)

Penandatanganan MoU yang dilangsungkan di Ruang Rapat Besar, Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua pada hari Kamis tgl 28 September 2017 ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antar instansi negara untuk berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Baca Juga :  Dua  Asisten Pemprov Jabat Plt Kepala ESDM dan Satpol PP

“Dengan adanya MoU ini selain ditujukan untuk meningkatkan kerja sama formal di bidang hukum, juga untuk menjalin tali silahturahmi antar pekerja/pegawai dua instansi negara dalam hal ini Pertamina MOR VIII dan Kejaksaan Tinggi Papua,” kata Made Adi Putra. (*)