Wali Kota Keluarkan Surat Edaran “ASN Kam Stop Pungli ke Masyarakat”

0
473
Surat Edaran Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM. terkait adanya pungutan liar. (Istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Guna memberikan akses yang seluas-luasnya serta standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan kepada masyarakat. Kepala Pemerintahan Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano. MM. (BTM) mengeluarkan Surat Edaran Walikota Jayapura Nomor 356/2156.  Tentang larangan praktek pungutan liar di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura.
 

Surat edaran yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 22 September 2017 ini, disampaikan Walikota BTM bertepatan saat pelaksanaan Rakornis Pengelolaan Dana Kampung di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura TA 2017 yang digelar di Aula Sian Soor, Kamis (28/9/2017).

Disampaikan, surat edaran berisikan himbauan tegas Walikota Jayapura, agar tidak melakukan pungutan liar selama melakukan pelayanan kepada masyarakat, tanpa pengecualian surat edaran ini ditujukan kepada seluruh instansi, yakni Kelapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jayapura, Kepala Distrik, Lurah, Kepala Kampung, Kepala Sekolah, Kepala Sekolah,  Kepala Puskesmas Se-Kota Jayapura.

Ditegaskan bahwa Surat edaran ini juga merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Surat Edaran Wali Kota Jayapura, DR. Benhur Tomi Mano, MM. terkait adanya pungutan liar. (Istimewa)

Berkaitan dengan hal tersebut maka kami memerintahkan kepada saudara dan seluruh pejabat pegawai di unit kerja saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

“1. Tidak melakukan pungutan apapun yang menyangkut tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparatur Desa kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan.

3. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparatur Desa yang terlibat sebagai pelaku pemungutan liar sesuai peraturan perundang-undangan,”

Tembusan surat edaran Walikota ini juga telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Menteri dalam Negeri, Menteri pemberdayaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi RI di Jakarta, Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kepala Pengadilan Tinggi Papua di Jayapura. (Rudolf)