DPR RI Sikapi Polemik Pilkada Kabupaten Jayapura

0
70
Mahkamah Konstitusi,(flickr.com)
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Jimmy Demianus Idjie. (Irfan)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Menyikapi berbagai polemik Pilkada Kabupaten Jayapura yang terus berkecamuk. Dimana, banyak pihak yang ikut terlibat dalam polemik tersebut, baik secara pribadi maupun lembaga.

Berbagai polemik Pilkada ini lebih diperparah lagi, salah satunya dengan di keluarkannya rekomendasi Bawaslu RI kepada KPU RI bernomor: 9835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017, tanggal 20 September 2017 perihal rekomendasi Bawaslu RI terhadap laporan Nomor: 24/LP/PGBW/IX/2017.
Dampak dari polemik tersebut membuat sejumlah lembaga tinggi Negara ikut berbicara, tidak ketinggalan Komisi II DPR RI sangat getol menyuarakan soal polemik Pilkada Kabupaten Jayapura.
Dimana, rekomendasi Bawaslu RI Nomor: 9835/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2017 tanggal 20 September 2017 ini dinilai sarat dengan pesan sponsor, karena Komisi II DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dari rekomendasi tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P, Jimmy Demianus Idjie, menyebutkan rekomendasi Bawaslu ini ada kepentingan tertentu atau pesan sponsor.
Ya, dilihat dari alokasi waktu mulai dari pengaduan, keluarnya laporan hingga menghasilkan suatu rekomendasi itu, yang waktunya sangat singkat saja. Menandakan bahwa ada kepentingan tertentu atau pesan sponsor dalam proses tersebut, ujarnya kepada wartawan di VIP Room Bandara Sentani, Jumat (29/9) kemarin sore.
Untuk itu, Jimmy Demianus Idjie meminta dengan tegas kepada Bawaslu RI agar tidak memainkan peranan yang akibatnya akan memperkeruh situasi politik di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura.
Sebab, menurut Anggota Komisi II DPR dari Dapil Papua Barat ini, di Papua hingga saat ini masih menjadi daerah konflik yang perlu penanganan dengan kehati-hatian.
Mahkamah Konstitusi,
dinilai akan bijaksana dalam memutuskan perkara Pemilukada Kabupaten Jayapura (flickr.com)
Jimmy juga mengatakan, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura maupun PSU hasilnya sudah final, dan rakyat sebagai pemberi mandat telah mengamanatkan mandatnya kepada pasangan calon nomor urut 2. Sehingga pihaknya sebagai wakil rakyat akan berjuang untuk mengedepankan kepentingan rakyat.
Aduan masuk, kemudian keluar laporan dalam kurun waktu satu hari saja dan sudah keluar rekomendasi. Apalagi rekomendasi juga di keluarkan pada saat hari libur. Ini ada sebuah kejanggalan, sehinggga dalam waktu yang singkat ini dipaksakan untuk keluarkan rekomendasi, jelasnya.
Dengan nada lantang, politisi PDI-P ini berujar jika institusi resmi Negara sekelas Bawaslu ingin mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi kepada calon tertentu berdasarkan aduan, itu harusnya menjalani proses lanjutan seperti mengecek kebenaran atau memanggil terlapor guna menjelaskan alasan-alasan pergantian.
Jadi, tidak serta merta Bawaslu RI menerima laopran tanpa mendengarkan penjelasan dari terlapor dan langsung mengeluarkan rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, kami menilai bahwa ini ada kepentingan tertantu atau ada pesan sponsor yang ikut bemain, jelasnya diakhir wawancara. (Irfan /Koran Harian Pagi Papua)