Zuzan C. Griapon  Pimpin Sekolah Hukum Papua di  Jogja

0
28
Kepala Sekolah dari Sekolah hukum Papua, , Zuzan Crystalia Griapon.
Kepala Sekolah dari Sekolah hukum Papua, , Zuzan Crystalia Griapon. (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Informasi bahwa tindakan rasisme merupakan tindakan merendahkan martabat kemanusiaan. Secara yuridis, pemerintah telah memberlakukan UU No 40 Tahun 2008 tentang penhapusan diskriminasi ras dan etnik, namun faktanya konflik yang berbasis pada diskriminasi SARA terjadi di mana-mana. 

 

Inilah pernyataan dari Pimpinan Sekolah Hukum Papua, Zuzan Crystalia Griapon, sekaligus menjelaskan adanya sebuah Sekolah Hukum Papua sengaja dibentuk sebagai wadah untuk mendidik pelajar dan mahasiswa Papua agar memahami pengetahuan Hukum dan HAM.

 

“Akhirnya, mereka akan diangkat menjadi Sukarelawan Bantuan Hukum Papua yang akan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada sesama pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta,” ujar Kepala Sekolah dari Sekolah hukum Papua, , Zuzan Crystalia Griapon, saat dikonfirmasi Harian Pagi Papua, di Jogja, Kamis (28/9/2017).

Suasana Belajar di Asrama Kamasan I Yogyakarta. (Istimewa)

Perempuan Papua asal Jayapura ini menjelaskan,  bahwa pada  28 September 2017 resmi dibuka kelas sekolah hukum papua tahap I, yang dikemas dalam 7 materi pokok selama 3 hari (28-30 september 2017), Adapun materinya  Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia,  Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hak Asasi Manusia dan Penegakan HAM

 

 

Diakui,  salah satu kenyataan pahit itu dialami oleh Pelajar dan Mahasiswa Papua di Yogyakarta yang harus kesulitan mencari tempat tinggal,  karena pendekatan rasis oleh pemiliknya, pemberian stigma pemabuk, tidak taat lalu lintas, bahkan mahasiswa Papua di stiqma separatis dan melakukan makar jika menuntut penegakan HAM di Papua.

Tampak Natalis Pigai, Ketua Komnas HAM Indonesia, ikut memberikan materi. (Istimewa)

“Tindakan rasisme itu ternyata dilakukan oleh penegak hukum (Penyidik dan Jaksa) dalam menangani persoalan hukum mahasiswa papua mengunakan pendekatan rasial, seperti : “jika mahasiswa Papua pelaku tindak pidana,  maka perses hukumnya akan dipercepat hingga berujung pada putusan hakim di PN,” tuturnya dalam sebuah release mengenai kisah mahasiswa di Jogja.

 

Sementara itu, lanjut Zusan Griapon,  yakni  jika mahasiswa papua sebagai korban tindak pidana maka proses hukumnya akan diperlambat dan bahkan langsung dihentikan pada tingkat penyelidukan di kepolisian.

 

“Berdasarkan kondisi itu, disimpulkan bahwa tindakan diskriminasi rasial kepada mahasiswa papua di Yogyakarta dilakukan secara sistematik dan structural oleh masyarakat dan pemerintah setempat, hal itu secara langsung menunjukan kemunduran berpikir manusia pada era globalisasi di kota pendidikan, Yogyakarta,” tuturnya.

 

“Sehingga untuk menetralkan itu maka pengembangan pengetahuan tentang Hukum dan HAM dalam masyarakat menjadi sebuah kebutuhan pokok, agar semua lembaga peradilan bisa dijadikan media penegakan Hukum dan HAM oleh masyarakat dengan prinsip semua sama di depan hukum.,” ungkapnya.

 

 

Adapun pembukaan Sekolah Hukum Papua, dilaksanakan di

Asrama Mahasiswa Papua , Kamasan I yogyakarta  28 september 2017  pukul 10.05 WIB resmi dibuka oleh Natalius Pigai selaku pemerhati HAM di Indonesia .

 

“Beliau sekaigus membawa materi tentang Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dengan batasan materi, Memahami HAM di Indonesia,  Memahami Kendala HAM di Indonesia

Mendorong Penegakan HAM berat ke pengadilan HAM International,” katanya.

 

Natalis Pigai juga  mengulas tentang perbedaan Hukum dan HAM , pengertian , jenis-jenis , dan penangannya

Beliau juga menambahkan tentang bagaimana mendorong peserta untuk menjadi sukarelawan hukum yang sadar hukum, dan dapat mendampingi masyarakat, khusunnya papua bila mendapat ketidakadilan  dalam presfektif  HAM.

 

Apalagi peserta yang hadir sebanyak 47 orang, berasal dari kaum mahasiswa yang semangat dan memiliki rasa ingin tahu yang  tinggi. Antusias Peserta dibuktikan dengan hadirnya peserta dari luar kota , yaitu malang dan surabaya serta yogyakarta.

 

Sebab, beliau sendiri menerangkan bahwa papua kekurangan orang hukum yang berpihak pada rakyat tertindas, maka dibutuhkan penanaman karakter mahasiswa papua untuk berani dan mampu berpihak pada rakyat yang tertindas akibat kejahatan HAM.

 

Pada pukul 13.00 WIB dilanjutkan dengan kelas I yaitu pengantar Ilmu Hukum Indonesia yang dibawakan oleh Ibu sintha. Lalu dilanjutkan dengan Pengantar Ilmu hukum oleh Yogi.

“Diharapkan dengan fasilitas yang disediakan oleh pengurus sekolah hukum , dapat membantu mahasiswa agar lebih mengerti tentang hukum.  Mengingat Tidak dipungut biaya,” harapnya. (Eveerth Joumilena)