Pemukulan Kadis PU Dinilai Dapat Hambat Pembangunan Ekonomi Papua

0
142
ANGKASA KOTA JAYAPURA. Daerah ketiinggian di Kota Jayapura terkadang susah mendapat akses angkutan umum, sehingga perlu adanya pelayanan bus.. (Eveerth/Koran Harian Pagi Papua)
Hendrik Yance Udam, dalam sebuah Keterangan pers. (LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (HIPMAS) melihat konflik internal (Pemukulan ) yang terjadi antara Ketua umum Ikatan Masyarakat Toraja (IKT) Provinsi Papua Jhon Rende Mangontan yang juga sebagai Direktur PT Vita Engineeer contractor dan PT Youtefa Indah terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua yang terjadi akhir – akhir ini bisa menghambat pembagunan ekonomi di Papua.

Ketua Umum HIPMAS Papua, Hendrik Yance Udam menjelaskan, kejadian pemukulan tersebut bermula ketika Jhon Rende bersama Djuli Mambaya duduk bersama di arena pertemuan raya ke X persekutuan pemuda toraja di museum Na,gandeng Malariki Toraja dan juga diduga tidak lolosnya Jhon Rande dalam pelelangan pekerjaan proyek ring road di papua yang jumlah kontraknya senilai Rp 81.790.337.000 yang dimenangkan oleh PT Modern.

“Kami meminta kepada Jhon Rande untuk segera meletakkan jabatannya sebagai ketua IKT karena tidak professional dan tidak menjadi panutan bagi masyarakat Toraja di Tanah Papua, dan segera meminta maaf kepada Djuli Mambaya, “ujar Hendrik saat dirinya menggelar konfrensi pers di kantornya, Kamis (28/9/2017).

Hendrik juga meminta, kepada aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan dugaan pemukulan tersebut, karena menurutnya pemukulan itu juga merupakan wibawa dari pada pemerintah Provinsi Papua. Ia juga mengutuk keras tindakan premanisme yang terhadap kepala ASN di Papua dan Kabupaten/Kota dalam mendapatkan paket proyek dari pemerintah yang ada.

“Kami menghimbau kepada seluruh kontraktor Non Papua, agar tidak menjadikan papau sebagai mesin ATM untuk memperkaya diri diatas tanah papua. Kami juga meminta kepada pemerintah Provinsi Papua agar memblack list PT Vita Engineer Contraktor dan PT Youtefa Indah milik Jhon Rande sebab telah diduga melakukan mal praktek terhadap proyek di papua, “jelasnya.

Hendrik juga meminta, kepada pemerintah Provinsi Papua agar bisa memperdayakan para pengusaha asli papua untuk dapat dibuka ruang yang sebesar-besarnya untuk mengakses proyek-proyek yang bersumber dari APBD, Dana Otsus, Dana DAK, APBN serta sumber lainnya untuk membangun papua. ( rio /Koran Harian Pagi Papua )