MK Dinilai Bijaksana Putuskan PSU Jayapura, Sidang Akan Dilanjutkan 27 September

0
4
Mahkamah Konstitusi, dinilai bijaksana dalam memutuskan perkara Pemilukada Kabupaten Jayapura (flickr.com)
Pengamat dan Pakar Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM dari Fisip Universitas Cenderasih (uncen) Papua, Marinus Yaung. (Richard)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Mahkamah Konstitusi yang kini menangani perkara gugatan Pemilukada Kabupaten Jayapura  diyakini akan bijaksana memutuskan perkara dengan bijaksana membatalkan putusan Bawaslu, sebab berbeda perkara aduan dengan kebijakan tersebut. Namun dari sidang pertama hinga nantinya sidang akan dilanjutkan pada tanggal Rabu, 27 September 2017.

 

Hal ini disampaikaan oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan, Marinus Yaung, sekaligus menjelaskan, bahwa dalam dinamika pelaksanaan demokrasi yang ada saat ini tentunya banyak kepentingan dan kadang penyelenggara bisa menjadi bagian dari tim sukses.

“Di republik ini sebagian besar pelaksanan pemilu adalah bagian dari tim sukses, tentunya tidak terlepas dari berbagai kepentingan, karena memang demokrasi yang kita anut adalah demokrasi pemodal,” ujar Marinus Yaung, saat dikonfirmasi Harian Pagi Papua, Senin (25/9/2017).

 

Dirinya menjelaskan, soal Kabupaten Jayapura  dirinya melihat Bawaslu bekerja berdasarkan aturan Pilkada, demikiain Mathius Awoitauw bekerja berdasarkan undang – undang Pemerintahan daerah.

“Jadi kalau saya melihat Bupati Mathius Awoitauw bertindak berdasarkan aturan  dalam rangka efektivitas dan efisiensi, karena saat kebijakan dibuat yang bersangkutan dalam posisi sebagai Bupati aktif dan bukan sebagai bupati non aktif atau caretaker,” ungkapnya.

 

Ditambahkan,  sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri lebih tegas dijelaskan, kandidat yang diberhentikan sementara untuk ikut pilkada, atau menggantikan pejajat di tingkat bawah dan ini sifatnya himbauan.

“Putusan Bawaslu sifatnya mengikat, namun akan menjadi rujukan juga untuk melihat hal yang lain, sehingga prediksi saya, Mahkamah Konstitusi kemungkinan akan membatalkan putusan Bawaslu , karena Mathias Awoitauw punya dasar hukum,” jelasnya.

Diakui, bahwa ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia dengan adanya putusan seperti ini.

“Bawaslu punya kewenagan untuk berikan rekomendasi unutuk KPU melaksanakan, namun perlu diketahui kebijakan Mathias awoitauw, tentunya  bukan calon yang di non aktifkan, melainkan masih aktif sebagai bupati,” tandasnya.

Sementara ditempat yang berbeda, Anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir berharap, agar penyelenggara Pemilukada baik Bawaslu maupun KPU untuk tidak bersikap seperti tim sukses.

“Aturan sudah jelas, sehingga harus bisa menempatkan diri dan aturan sesuai fungsi tugas, agar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah juga dapat berjalan baik, tanpa harus terhalang dengan berbagai putusa n – putusan yang menghambat lagi,” tandasnya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat bersama penyelenggara tingkat distrik Sentani Kota, Tampak belakang dengan jelas sejumlah kotak suara yang telah dibawa pada PSU Kemarin. (Eveerth/Koran Harian Pagi Papua)

Sidang Perdana di Mahkamah Konstitusi,   Senin, 25 September 2017

Dilaporkan, bahwa Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Jayapura pada Senin (25/9/2017 ) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

 

Ada tiga permohonan yang telah diregistrasi yang Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Jansen Monim dan H Abdul Rahman Sulaiman (Paslon Nomor Urut 5), Nomor 59/PHP BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Godlief Ohee dan Frans Gina (Paslon Nomor Urut 3) dan Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Yanni dan Zadrak Afasedanya (Paslon Nomor Urut 1).

 

Pada sidang perdana ini. MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No B Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggang waktu pendaftaran permohonan ke MK Namun demikian. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

 

Nomor 58/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Jansen Monim dan H Abdul Rahman Sulaiman (Paslon Nomor Urut 5) pada pokoknya mempermasalahkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Perolehan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 dengan Nomor 71/Kpts-Kabjpr/030.434090/2017 yang menetapkan Paslon Nomor Urut 2 yaitu Mathius Awoitau dan Giri Wijayanto sebagal Paslon dengan perolehan suara terbanyak.

Mahkamah Konstitusi,
dinilai akan bijaksana dalam memutuskan perkara Pemilukada Kabupaten Jayapura (flickr.com)

Sebagaimana dikutip dari wartanusantara.com menuliskan , bahwa dengan Jumlah penduduk kabupaten Jayapura sebesar 238.744 orang, sedangakan perolehan suara Paslon nomor urut 5 adalah 11.582 suara dan Paslon Pemenang (Nomor Urut 2) adalah 34 530 suara, jadi selisihnya sebesar 23.048 suara Melebihi 2 % suara sah kab. Jayapura Meskipun begitu pemohon merasa banyak terjadi kecurangan karena keberpihakan KPU Jayapura pada pihak terkait.

 

 

 

Sedangkan Nomor 59/PHP BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Godlief Ohee dan Frans Gina (Paslon Nomor Urut 3) juga mempermasalahkan Penetapan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura.

Perolehan suara Pemohon sebesar 2.078 suara, sedangkan Paslon nomor urut 2 sebesar 34.630 suara sehingga selisihnya sebesar 32.552 suara atau 89 %. Tetapi perolehan suara pihak terkait diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstuktur. Sistematis dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara yang menguntungkannya.

 

Untuk Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017 yang dilalukan oleh Yanni dan Zadrak Afasedanya (Paslon Nomor Urut 1) juga mempermasalahkan hal yang sama dengan 2 paslon lainnya Yanni dan Zadrak memperoleh 9.255 suara Selisih perolehan suara dengan pihak terkait adalah 25.375 suara atau 58%. Meskipun selisih suara mereka melebihi ambang batas 2% tetapi menurut paslon nomor urut 1 ada 87 TPS yang tersebar di 14 Distrik yang perolehan suaranya tidak sah.

 

Usai persidangan, Paslon nomor 3, Goodlief Ohee menegaskan, pihaknya mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang telah menerima gugatan pemohon dan kini sudah masuk proses persidangan, semua permasalahan telah kita serahkan ke Kuasa Hukum.

Inilah Kelima calon pemimpin di Kabupaten Jayapura, (Foto Repro Tabloid Suara Perempuan Papua.)

Intinya semua gugatan sudah kita serahkan ke Kuasa Hukum untuk proses persidangan, seperti dalam persidangan tadi, dengan sidang pertama ini saya mengucapkan terimakasih pada Mahkamah Konstitusi dengan persidangan yang seadil-adilnya, kami berikan acungan jempol karena proses sesuai dengan mekanisme konstitusi, paparnya.

 

“Karena mengetahui ambang batas maksimal 2%, termohon dengan kekuasaan yang ada padanya, sengaja menciptakan kondisi agar selisih perolehan suara antara paslon bersuara terbanyak dengan pemohon lebih dari ambang batas, yakni dengan tidak melakukan PSU pada 87 TPS yang tersebar di 14 distrik,” kata Abdul Jabbar, kuasa hukum pemohon dengan nomor perkara 59 di Gedung MK.

 

Para pemohon meminta MK membatalkan Surat keputusan 71/Kpts-Kab.jpr/030.434090/2017 yang memutuskan pasangan nomor urut 2 sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Jayapura.

 

Sementara itu, hasil rekapitulasi dalam surat tertanggal 7 September 2017 tersebut yakni:

 

  1. Yanni dan Zadrak Afasedanya 9.255 suara

 

  1. Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro 34.630 suara

 

  1. Godlief Ohee dan Frans Gina 2.078

 

  1. Siska Yoku dan Marselino Waromi 686 suara

 

  1. Jansen Monim dan Abdul Rahman Sulaiman 11.582 suara

 

Sidang berikutnya akan digelar Rabu, 27 September 2017 dengan agenda  Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana dikutip dari mahkamahkonstitusi.go.id.

 

Adapun sidang lanjutan akan dimulai Pukul 14:00 WIB  (16.00 Waktu Papua), dengan nomor perkara      58/PHP.BUP-XV/2017, Pokok Perkara adalah      Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Jayapura Tahun 2017, Pemohon          Jansen Monim, S.T., M.M. dan H. Abdul Rahman Sulaiman, S.E. Dengan kuasa Hukum adalah  Paskalis Letsoin, S.H., M.H. dan Eliezer Ismail Murafer, S.H.

 

 

Selanjutnya diwaktu dan jam yang sama , dengan nomor perkara          59/PHP.BUP-XV/2017, pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Jayapura Tahun 2017, pemohon adalahGodlief Ohee dan Drs. Frans Gina., dengan kuasa hukum adalah Abdul Jabbar, S.H. dan Gatot Rusbal, S.H.

 

 

Dan ketiga dengan nomor perkara          60/PHP.BUP-XV/2017 pokok perkara adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Jayapura Tahun 2017, dengan pemohon adalah     Yanni, S.H. dan Zadrak Afasedanya, S.P. Dengan kuasa hukum adalah Arsi Divinubun, S.H., M.H. dan Iriansyah, S.H., M.H. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)