Pemkot Jayapura Harapkan Dua Pos Batas  RI – PNG  Difungsikan

0
75
Wilayah perbatasan Indonesia - Papua New Guinea (PNG) di Skouw, Kota Jayapura. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)
Wilayah Perbatasan RI – PNG (iSTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. Rustan Saru, MM mengemukakan ada dua pos batas keamanan yang belum difungsikan, yakni Pos Keamanan Laut di Hamadi dan Pos lintas batas, yaitu Kantor Perbatasan Muara Tami, yang akan segera dijadikan pos.

 

Rustan saat dikonfirmasi awak media, usai memimpin apel penertiban E – KTP Di Kantor Distrik Heram, Sabtu (18/9/2017) mengatakan, kedua pos itu harus segera difungsikan untuk membatasi dan memberantas penyelundupan narkotika yang masuk dari negara tetangga melalui Kapal Laut, pesawat udara dan pintu masuk perbatasan, yang saat ini sedang marak diperjualbelikan di dalam wilayah Kota Jayapura.

 

Diakuinya, untuk kondisi Pos kemanan laut di Hamadi saat ini belum berfungsi karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua. Sedangkan Pos perbatasan Muara Tami selama ini belum difungsikan karena perubahan nomenklatur yang berubah menjadi bagian di pemerintahan, sehingga masih juga menunggu SK dari BNN Provinsi Papua untuk difungsikan.

Wilayah perbatasan Indonesia – Papua New Guinea (PNG) di Skouw, Kota Jayapura. (Eveerth/Koran Harian Pagi Papua)

“Apabila sudah dikeluarkannya SK, makan segera kami akan tempatkan aparat gabungan baik Kepolisian, TNI, Imigrasi dan Bea Cukai untuk mengawasi lalu lintas laut dan darat yang masuk ke Kota Jayapura tanpa dokumen yang jelas,” ujarnya.

 

Lanjutnya, berdasarkan pantauan di lapangan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua terkait peredaran narkotika, tapi saja narkoba masih masuk ke wilayah Indonesia melalui jalan ‘tikus’, meskipun ada pos lintas batas yang memeriksa setiap orang yang masuk keluar di wilayah perbatasan.

Oleh sebab itu, Rustan berharap, ada kerjasama yang baik antar semua pihak karena mengingat aparat keamanan yang sangat terbatas untuk mengawal semuanya itu, demi menjaga generasi Kota Jayapura dari ancaman bahaya narkoba. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)