Komisi Informasi Publik Papua Gelar Pelatihan Implementasi UU 14/2008

0
52
Suasana Kegiatan. (istimewa)
Suasana Kegiatan. (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi  Papua  melalui bidang pemetaan dan pengkajian Keterbukaan Informasi Publik menggelar pelatihan survei implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui uji akses Informasi Publik, di Jayapura, pada 23-24 September 2017.

 

Wakil Ketua KIP Papua, Hans Nelson Paiki mengungkapkan pemerintah membuat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mekanisme ini juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan perangkat keterbukaan informasi, memastikan access to Justice serta mengawal pemerintahan sebagai bentuk kontrol publik. 

 

“Pentingnya peran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal agenda Keterbukaan Informasi Publik telah diatur pada aturan nasional sebagai bagian untuk mendorong pemerintahan yang baik atau good governance. Atas dasar itulah kami menggelar pelatihan ini, dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan atau survei selama satu bulan terhitung dari September hingga Oktober 2017, di Badan Publik Pemerintah Tingkat Provinsi Papua terhadap pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Setda Provinsi Papua dan Organisasi Perangkat Daerah setda Provinsi Papua, Sekretariat DPR Papua, serta Lembaga Otonom dan Vertikal di Provinsi Papua,” ujar Hans Nelson  Paiki, dalam keterangannya.

 

Hans menjelaskan, tujuan dari pelatihan survei ini ialah untuk membekali peserta dalam hal memantau atau melakukan survei uji akses tentang implementasi Undang – Undang Nomor  14 tahun 2008 di badan publik pemerintah tingkat Provinsi Papua.

 

Adapun peserta pelatihan terdiri dari perwakilan aktivis lembaga swadaya masyarakat, perwakilan mahasiswa, perwakilan masyarakat umum, perwakilan pengusaha, perwakilan wartawan dan perwakilan anggota organisasi kepemudaan. Materi pelatihan diantaranya pengenalan tentang UU 14 tahun 2008, pengenalan tentang komisi informasi, panduan meminta informasi dan pedoman menghadapi sengketa informasi.

 

Sementara itu, Hans berharap,  melalui pelatihan dan survei yang akan dilaksanakan ini dapat menghasilkan 2 output besar yakni adanya laporan hasil pemantauan berisi evaluasi implementasi UU 14 tahun 2008 di badan publik pemerintah tingkat Provinsi Papua.

 

“Serta terdokumentasi nya hasil pantauan dalam bentuk buku sebagai bagian dari hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pola implementasi UU 14 tahun 2008 di badan publik pemerintah provinsi Papua,” harapnya. (Elsye Sanyi /Koran Harian Pagi Papua)