Belum  Ada  Putusan  KPU RI Terkait Pembatalan Cabup Mathius Awoitauw

0
3
Inilah Kelima calon pemimpin di Kabupaten Jayapura, Siapa yang akan memimpin ?? (Foto Repro Tabloid Suara Perempuan Papua.)
Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat bersama penyelenggara tingkat distrik Sentani Kota, Tampak belakang dengan jelas sejumlah kotak suara yang telah dibawa pada PSU Kemarin. (Eveerth/Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Tarwinto mengaku hingga saat ini belum ada putusan dari KPU RI, berkenaan dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI tentang pembatalan cabup petahana Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw.

“Tentu harus dikaji secara matang terkait rekomendasi Bawaslu RI ini. Makanya sekali lagi kita imbau semua pihak bersabar menunggu,” ujar  Tarwinto.

Tarwinto mengatakan, sangat paham dengan keinginan warga Kabupaten Jayapura, yang ingin agar proses Pilkada di wilayahnya menjadi terang-benderang.

Masyarakat diminta bersabar, sebab KPU RI mesti melakukan kajian secara komperehensif berdasarkan aturan UU, sehingga keputusan yang diambil tidak menyalahi perundang-undangan.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam formulir model A.12, tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani Koordinator Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo, meminta KPU RI untuk membatalkan petahana Kabupaten Jayapura karena terbukti menyalahi UU.

Inilah Kelima calon pemimpin di Kabupaten Jayapura, (Foto Repro Tabloid Suara Perempuan Papua.)

Surat tersebut berdasarkan laporan Godlief Ohee dengan nomor 24/LP/PGBW/IX/2017, yang menuding calon bupati, Mathius Awoitauw melanggar pasal 71 ayat (2) UU 10 2016, yakni dengan tindakannya mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura.

Sejumlah pejabat yang diganti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur RSUD Yowari.

Sementara dalam Pasal 71 ayat (2) UU 10 2016, jelas melarang calon petahana melakukan pemberhentian atau pergantian pejabat minimal selama enam bulan sebelum penetapan sebagai calon kepala daerah terpilih.

Sebelumnya, Wakil Ketua Anggota DPR RI Komisi II Ariza Patria seperti dilansir dari sayangi.com, mengingatkan KPU untuk segera mengeksekusi rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan Mathius Awoitauw sebagai Calon Bupati Jayapura.

Ia bahkan mendesak KPU agar melakukan pembatalan calon bupati petahana selambat-lambatnya tujuh hari. Sebab sudah sesuai dengan aturan dalam pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU 10 tahun 2016.

Sementara pihak Bawaslu Papua sampai berita diturunkan lagi-lagi belum dapat dikonfirmasi. Komisioner Bawaslu Papua Anugrah Patah yang dihubungi hari ini belum merespon. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)