Rayakan HUT, Notaris dan IPPAT Papua Gelar Diskusi Hukum

0
1146
Suasana Pembukaan dan foto bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Ikatan Pengurus Wilayah Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Papua, sebelum dilanjutkan dengan diskusi hukum. (Fransisca/LintasPapua.com)
Suasana Pembukaan dan foto bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Ikatan Pengurus Wilayah Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Papua, sebelum dilakukan aksi donor darah. (Fransisca/LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Ikatan Pengurus Wilayah Pejabat Pembuat Akta  Tanah (IPPAT) Provinsi Papua bersama menggelar diskusi hukum Implementasi Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2016 dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan PPAT, dalam rangka merayakan hari ulang tahun kedua organisasi ini.

Diskusi bersama digelar di Hotel @Hom Premier Hotel di Jalan Raya Tanah Hitam Abepura, Sabtu (23/9/2017), sekaligus dilanjutkan dengan Tanya jawab bersama Kepala Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Abner Banosro, SH, MH.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Abner Banosro, SH, MH., dalam sambutannya mengatakan,   bahwa profesi notaris di Papua sendiri dimulai pada tahun 1980 merupakan awal adanya jabatan Notaris, walaupun pada saat  itu sebatas Notaris Sementara yang dihabat oleh Ibu Raden Roro Nining, kemudian berlanjut di awal tahunn 1990 mulai ada Notaris yang diangkat oleh Negara, karena suda melalui proses pendidikan notariat.

‘Untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Negara dalam bidang kenotariatan , walau saat itu jumlah Notaris di Papua belum banyak,  namun seiring perkembangan jaman dan kemajuan perekonomian di Papua, kini jumlah Notaris mencapai 55 orang,” ungkapnya, dalam sambutannya saat pembukaan.

Dikatakan,  Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, karena perintah undang – undang, namun walaupun mendapat perintah undang – undang bukan berarti Notaris menjadi kebal hukum, sebab tidak ada profesi yang kebal hukum.

Suasana pembukaan dan diskusi hukum disalah satu hotel di Abepura. (Fransisca /LintasPapua.com)

Walaupun penyandang profesi itu berlabel penegak hukum, seperti hakim, advokat dan jaksa, akan tetapi bisa dijerat melakukan tindak pidana, jika unsur – unsur pidananya terpenuhi.

Pada kesempatan ini saya sampaikan, kepada rekan – rekan Notaris hendaknya tidak memasang kaca mata kuda, dengan menyatakan “ dalam pembuat akta saya tidak dapat dipidana”.

Kalimat ini benar sepanjang kita membuat akta di dalam  koridor yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

“Jadi saya tidak hentinya berharap untuk menerapkan prinsip kehati – hatian  da terus mau belajar perkembangan dunia hukum,” pesannya.

 

Sementara itu,  Ketua Panitia, Puspo Adi Cahyono, SH, M.Kn., mengatakan, dalam rangka pelaksanaan HUT INI dan HUT IPPAT Provinsi Papua, maka kita menggelar diskusi hukum bersama sejumlah Notaris dan PPAT dari berbagai daerah.

“Adapun dalam kesempatan diskusi ini kita membahas Implementasi Peraturan Pemerintah 34/2016 dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dan PPAT,” jelas Puspo Adi, yang dibenarkan Sekretaris Panitia, Samuel Sera Chadi Erari, SH, M.Kn.

 

Suasana Pembukaan dan foto bersama Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama Ikatan Pengurus Wilayah Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Papua, sebelum dilanjutkan dengan diskusi hukum. (Fransisca/LintasPapua.com)

Ditambahkan, bahwa  selain itu juga menggelar agenda diskusi lainnya yakni Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 86/2013 dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan PPAT serta dilanjutkan dengan donor darah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua INI dan IPPAT Papua, Ratna Nelli Riyanti, SH., jumlah anggota sebanyak 60 orang seluruh Papua.

“Untuk acara ini kami sampaikan terimakasih atas dukungan dari berbagai pihak dan tentunya pesan dan masukan dari Kakanwil Kemenkumham menjadi masukan, namun Notaris dan PPAT juga mendapat pengawasan dari BPN (Badan Pertanahan Nasinal),” tandasnya. (Fransisca /LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here