Jamaluddin Jafar Sosialisasikan Empat Pilar Kepada Santri

0
4
Anggota MPR RI Fraksi PAN Dapil Papua H. Jamaluddin Jafar, SH., MH saat mensosialisasikan empat pilar kepada kalangan Santri. (Istimewa)

Anggota MPR RI Fraksi PAN Dapil Papua H. Jamaluddin Jafar, SH., MH saat mensosialisasikan empat pilar kepada kalangan Santri. (Istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Anggota MPR RI Fraksi PAN Dapil Papua H. Jamaluddin Jafar, SH., MH. baru-baru ini mensosialisasikan empat pilar kepada para santri di Ponpes Nur War, menurutnya, sosialisasi empat Pilar MPR RI sesuai perintah UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menugaskan Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Selain mensosialisasikan empat pilar juga menginformasikan kepada masyarakat, persoalan apa yang tengah dibahas di tingkat pusat, seperti baru-baru ini Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, tentang perubahan atas undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2013, perihal organisasi kemasyarakatan (Ormas),” katanya.

Menurutnya, dengan terbitnya Perppu tersebut, mendapat penolakan dari berbagai pihak, karena dinilai akan mengancam kebebasan dalam berorganisasi.

“Perppu Ormas tidak perlu lahir, karena UU sebelumnya tentang ormas (UU Nomor 17 tahun 2013) sudah memadai,” ungkapnya.

Dikatakannya, pemerintah mengambil jalan pintas atau pilihan prakmatis. Dari perspektif kekuasaan, ini seperti bentuk arogansi dari penguasa.

Pihak yang seharusnya melakukan pembubaran Ormas bukan ranahnya eksekutif, karena UU sebelumnya merupakan ranah yudikatif.

“Dikeluarkannya Perppu itu harus dalam kondisi yang genting, karena Perppu keluar atas hal kekosongan hukum. Saya lihat itu tidak ada, karena sebelumnya sudah ada UU yang mengatur,” jelasnya.

Sementara itu praktisi hukum Wisnu Nugraha menjelaskan Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
“Perpu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang,” katanya.

Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu.

“Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut,” ungkapnya. (nn /Koran Harian Pagi Papua)