Benarkah Bawaslu Batalkan Mathius Awoitauw Sebagai Cabup Jayapura ???

0
4
Bupati Mathius Awoitauw, ketika memasukan surat suara ke kotak suara usai pencoblosan PSU. (Irfan)

Bupati Mathius Awoitauw, ketika memasukan surat suara ke kotak suara usai pencoblosan PSU. (Irfan)
JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membatalkan Mathius Awoitauw sebagai calon bupati Jayapura nomor urut 2. Mathius dinilai melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran Mathius. Pemeriksaan meliputi pihak pelapor yakni calon bupati nomor urut 3, Godlief Ohee, juga pihak terlapor, Mathius.

“Kami sudah memeriksa dan meminta pendapat ahli, akademisi,” kata Abhan di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 21 September 2017.

Setelah mendapat keterangan semua pihak, Bawaslu mengkaji dan menggelar rapat pleno. Hasil pleno memutuskan Mathius terbukti melanggar aturan tentang pemilihan kepala daerah.

“Calon bupati nomor urut 2, Mathius Awoitauw ini memenuhi, atau melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 ayat 2,” kata Abhan, yang dikutip dari Metrotvnews.com</strong>

Bawaslu sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar, membatalkan Mathius sebagai calon bupati Jayapura. KPU RI diminta menindaklanjutinya ke KPU Provinsi Papua.

Bupati Mathius Awoitauw, ketika memasukan surat suara ke kotak suara usai pencoblosan PSU. (Irfan)

“Rekomendasi sudah kami sampaikan ke KPU RI beserta lampiran satu bundel kajian,” ungkap Abhan.

Mathius dilaporkan Godlief Ohee pada 15 September 2017 ke Bawaslu lantaran diduga melakukan pelanggaran. Calon petahana itu mengganti sejumlah pejabat Pemda Kabupaten Jayapura jelang pemilihan.

Menurut Pasal 71 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2017, petahana dilarang mengganti pejabat aparatur sipil negara (ASN) enam bulan sebelum penetapan sebagai calon sampai akhir masa jabatan.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si (Irfan / Harian Pagi Papua)

Mathius sejatinya telah menang pada proses Pilkada Kabupaten Jayapura, 15 Februari 2017. Namun, lantaran diduga ada pelanggaran, diputuskan ada pemungutan suara ulang (PSU).

Pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Jayapura dilakukan di 229 dari 348 TPS yang tersebar di 19 distrik pada 23 Agustus 2017. Saat ini, proses pemilihan masih dalam tahap rekapitulasi suara.

Sementara itu, dari informasi yang dikutipd dari Beritasatu.com menyebutkan, Calon Bupati Nomor 3 Godlief Ohee melaporkan Mathius Awitauw selaku Bupati Jayapura yang juga Calon Bupati Nomor Urut 2 ke Bawaslu RI. Petahana ini terancam dibatalkan sebagai Calon Bupati terkait tindakannya mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

“Saya telah melaporkan kasus ini ke Bawaslu RI pada tanggal 15 September 2017 lalu disertai bukti-bukti dan Bawaslu RI telah menindaklanjuti dengan meminta keterangan saya sebagai pelapor dan saksi-saksi lainnya,” kata Godlief Ohee dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily, Rabu (20/9).

Sejumlah pejabat yang diganti yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Keputusan Nomor : SK.821.2.09-09, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Keputusan Nomor : SK.821.2-40 dan Direktur RSUD Yowari melalui Keputusan Nomor : SK.821-2-10 pada tanggal 29 Agustus 2017.

Tindakan pemberhentian dan pergantian pejabat tersebut dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertullis dari Menteri”.

Pada ayat (5) menegaskan “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (EJ)