Thomas Ondi Masih Ditahan, Polisi Butuh Keterangan Untuk Dua Tersangka Lain

0
15
Ilustrasi Penjara Polda Papua. (Istimewa)

Bupati Kabupaten Biak Numfor, Thomas Alva Edison Ondi, saat mendatangi Polda Papua. (Humas Polda Papua)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Direskrim Khusus Polda Papua, Kombes Pol Edy Swasono menjelaskan, pihaknya masih membutuhkan Thomas Ondi dimintai keterangan sebagai saksi terhadap dua tersangka lainnya, dalam perkara ini.

“Kan, tersangkanya tiga orang. Lalu dua orang lainnya SB dan TSA dari unsur Bank Papua, sampai saat ini berkasnya masih P19. Jadi kami masih membutuhkan Thomas Ondi sebagai saksi terhadap kedua tersangka itu,” tegasnya.

Untuk penahanan terhadap Thomas Ondi, lanjut Edy, hal itu sudah memenuhi standar penahanan. “Ijin dari Mendagri untuk penahanan yang bersangkutan sudah ada. Dimana kami punya 20 hari untuk menahannya. Kalau pemeriksaan terhadapnya rampung, maka kami segera melimpahkannya,” pungkasnya.

Sebatas diketahui, kepolisian menjerat Thomas Ondi dengan Pasal yang kami jerat yaitu, pasal 2 dan 3 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana dan pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Ilustrasi Penjara Polda Papua. (Istimewa)

Sementara itu, Kuasa Hukum Thomas Alfa Edison Ondi Bupati Biak, Marjohan Panggabean mengaku, belum mengetahui alasan kepolisian melakukan penundaan tahap II terhadap kliennya, yang diduga sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi APBD Mambramo Raya Tahun 2011-2013, yang merugikan negara mencapai Rp. 84 Miliyar.

“Sampai saat ini, klien kami Thomas Ondi masih ditahan di Polda Papua. Artinya belum dilakukan tahap II atas kasus yang menjeratnya,” ungkap Marjohan, Selasa (19/9/2017).

Marjohan mengaku, bingung atas sikap kepolisian yang tak memberikan informasi kepadanya selaku penasehat hukum Thomas Ondi. “Klien saya juga tak diberikan alasan, penundaan pelimpahan,” katanya.

Namun Marjohan menjelaskan, kalau kejaksaan seyogyanya sudah mengeluarkan surat P21, yang artinya berkas perkara penyidikan telah dinyatakan lengkap.

“Saat klien kami ditahan Senin kemarin, saat itu adalah jadwal tahap II, penyerahan barang bukti dan tersangka. Koordinasi kami dengan Jaksa Penuntut Umum, mereka sudah siap. Namun, justru kepolisian menahan klien kami. Yang jelas, sampai detik ini, kami tak tau alasan penundaannya,” pungkasnya. (jrp/ay/ Koran Harian Pagi Papua)