Ribuan Masyarakat Papua Tuntut Stop Kriminalisasi Gubernur

aksi demo simpatik dari masyarakat lima wilayah adat, yang menuntut stop kriminalisasi kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, Selasa kemarin, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Aksi simpatik terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe mulai bergulir, pasca dipanggil Penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa, yang tidak sesuai peruntukannya tahun 2016.

Ribuan masyarakat yang mengklaim dari perwakilan lima wilayah adat, yakni Tabi, Saireri, Lapago, Meepago dan Anim Ha, memadati Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (19/9/2017), menuntut pemerintah pusat melalui kepolisian untuk berhenti melakukan kriminalisasi terhadap orang nomor satu di Papua tersebut.

Masyarakat datang spanduk dan poster, sebagai bentuk dukungan terhadap Lukas Enembe. Sebuah pernyataan sikap pun dibacakan setelah melakukan orasi, oleh penanggungjawab unjuk rasa, Albert Wanimbo. Pernyataan sikap itu pun diserahkan kepada Ketua DPR Papua, Yunus Wonda.

Yunus dalam kesempatan itu mengaku bakal melanjutkan pernyataan sikap itu kepada Presiden. Sebab dinilainya upaya pemanggilan itu, sebuah tindakan kriminilisasi karena mengarah pada kepentingan politik.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, dan sejumlah anggota Legislatif, saaterima aspirasi dari Ketua Tim Relawan, Alberth Wanimbo, di halaman Kantor Gubernur Dok II Kota Jayapura. (Istimewa)

“Apa yang dialami Gubernur kita merupakan sebuah kesalahan fatal. Tapi saya mau sampaikan kepada rakyat Papua, bahwa Gubernur belum ditahan, sehingga jangan terpancing isu apa pun,” pesannya.

“Namun jika sampai itu terjadi, saya akan bikin bakar batu di Kantor Gubernur dan DPR Papua. Dimana kami siang malam kami akan ada ditempat ini, hingga keputusan terakhir dan itu malapetaka,” sebutnya.

Terakhir Yunus Wonda berharap, pemerintah pusat tak “membunuh” Papua dengan cara-cara seperti itu. Sebab dikhawatirkan efek negatif dapat timbul di kemudian hari,” ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen memastikan Gubernur Papua masih dalam keadaan aman dan tak ditahan sebagaimana isu yang beredar di kalangan masyarakat. Dia mengaku, baru-baru ini mendampingi Gubernur saat pemeriksaan di Bareskrim Polri.

“Setelah itu, Gubernur memerintahkan saya kembali ke Papua untuk menjalankan roda pemerintahan. Makanya saya kembali supaya pembangunan dan proses pemerintahan bisa berjalan normal seperti biasa di Papua,” katanya.
Dia pun berharap, masyarakat tak berbuat keributan dan gampang terprovokasi dengan oknum-oknum yang ingin memecah belah.

Massa aksi di kantor Gubernur Papua, Senin

Sementara itu, aksi unjuk rasa serupa juga digelar pada beberapa kabupaten. Seperti, Mimika, Nabire dan Biak Numfor.

Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, bahwa DPR Papua menerima aspirasi rakyat Papua di kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura Papua. Selasa, 19 September 2017.

Adapun sebagian dari permintaan tersebut adalah,, Rakyat meminta Presiden Republik Indonedia bahwa :

1.Hentikan Kriminalisasi terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe S IP, MH

2.Hentikan Politisasi terhadap pendidikan di Papua

3.Hentikan pembunuhan karakter terhadap pemimpin daerah Papua masa kini dan masa depan. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...