Papua Memiliki 5.419 Kampung, Sekda Prihatin Adanya Pemekaran

0
14
Suasana masyarakat di Kenyam, Kabupaten Nduga. (Eveerth / LintasPapua.com)

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, saat wawancara. (Erwin)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, TEA Hery Dosinaen mengakui, merasa prihatin dengan maraknya pemekaran kampung yang terjadi di wilayah kabupaten dan kota. Walaupun, tak terlepas dari keinginan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan agar pelayanan lebih efektif.

“Belum lagi masih banyak aparat kampung yang honornya dibawah upah minimum regional. Disatu sisi, masih banyak kampung yang tidak memiliki kantor dan balai,” katanya.

Ia juga menyoroti menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota dalam membina serta menyiapkan sarana dan prasarana yang masih sangat minim. Bahkan masih banyak kabupaten dan kota yang belum mengalokasikan dana kampung.

“Kemudian masih banyak yang belum melimpahkan sebagian urusan untuk dikelola kampung,” ujar Hery Dosinaen, saat rapat koordinasi teknis pemerintah kampung se-Papua, Kamis pecan kemarin.
Menurut dia, Rakornis tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan sebelumnya.

Masyarakat Puncak saat pesta bakar batu dan menari dilapangan Trikora Kabupaten Puncak (Eveerth/Koran Harian Pagi Papua)

Oleh karena itu, ia meminta bupati dan walikota agar mulai memberikan perhatian serius pada upaya mewujudkan kemandirian pemerintah kampung. Sebab hal itu, berkaitan erat dengan pengucuran dana desa.

“Sehingga Rakornis ini juga merupakan sarana yang sangat tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kampung tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan Permendagri 56 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Papua, saat ini di Bumi Cenderawasih terdiri dari 588 distrik, 110 kelurahan dan 5.419 kampung.

Wilayah sebanyak ini tentunya memerlukan sumber daya aparatur yang lebih profesional sejalan dengan otonomi daerah. Dimana bidang sumber daya aparatur sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan kampung, saat ini menghadapi tantangan berat, terkait dengan pengembangan sistem perencanaannya.

Suasana masyarakat di Kenyam, Kabupaten Nduga. (Eveerth / LintasPapua.com)

Tantangan dan masalah itu, tambah dia, meliputi upaya pembentukan disiplin, etika dan mora, serta produktivitas kerja dalam rangka menjawab tuntutan dalam mewujudkan aparatur pemerintahan kampung yang profesional serta bebas KKN.
“Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan semua tantangan dan permasalahan yang muncul dapat dicarikan solusi untuk suksesnya pembangunan diatas tanah ini,” pungkas dia. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)