Partai Demokrat Sikapi Pertemuan Kepala Badan Intelejen Negara dan Gubernur Papua

0
4
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH., dalam sebuah wawancara.. (Eveerth Joumilena/Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Tim Investigasi Partai Demokrat, R. Benny K. Harman menyampaikan pemikiran demokart menyikapi beredarnya kabar hingga berbagai pemberitaan pertemuan Gubernur Papua bersama Kepala Badan Intelejen Negara (Kabin).

Sebagaimana disampaiakn melalui press release yag beredar dan ditanda tangani Ketua Tim Investigasi Partai Demokrat, R. Benny K. Harman, tertanggal Senin, 18 September 2017.

Dikatakan, Sepuluh hari terakhir ini beredar luas informasi tentang terjadinya pertemuan antara Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua, di Jakarta tanggal 5 September 2017 yang lalu.

Turut beredar pula sejumlah versi pemberitaan yang berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan pertemuan itu hanya membahas permasalahan keamanan di Provinsi Papua, ada yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut justru membahas permasalahan politik khususnya berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 mendatang, dan ada pula yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas kedua-duanya.

Jika pertemuan itu hanya membahas perkembangan situasi keamanan di Papua, Partai Demokrat berpendapat bahwa tidak ada yang salah dari pertemuan tersebut.

“Namun, jika yang dibahas adalah urusan Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018, Partai Demokrat memiliki kepentingan untuk mengetahui substansinya secara lengkap. Sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum yang berlaku, Pilgub adalah urusan partai politik, apalagi jika menyangkut pencalonan Sdr Lukas Enembe yang merupakan kader dan Ketua DPD PD Papua,” ujar Benny Harman, dalam keterangan persnya, Senin (18//9)

Jika pertemuan itu juga membahas urusan Pemilu 2019, utamanya Pemilu Legislatif, maka Sdr Lukas Enembe berada dalam wilayah politik Partai Demokrat.

Diakui, apalagi jika kepada Sdr. Lukas Enembe dimintakan untuk melakukan kegiatan politik yang tidak semestinya, hal demikian sangatlah tidak lazim dan tidak tepat.

Apabila pertemuan politik dengan materi seperti itu terjadi, Partai Demokrat berpandangan bahwa telah terjadi skandal besar, karena ada pelanggaran terhadap UU Pemilu dan UU tentang Badan Intelijen Negara.

“Lagi-lagi kalau hal itu sungguh terjadi, terjadi pula penyalahgunaan wewenang oleh BIN sebagai lembaga negara yang seharusnya netral dalam Pemilu dan Pemilukada,” tulisnya dalam press release yang beredar.

Semoga skandal serius seperti ini tidak terjadi, karena Partai Demokrat menghormati BIN sebagai lembaga negara yang penting, yang bertugas menyampaikan intelijen strategis kepada Presiden Indonesia dan pengguna intelijen lainnya, terutama yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara.

Namun, katanya, Partai Demokrat tidak ingin salah dalam mengambil kesimpulan. Partai Demokrat juga tidak senang jika informasi yang beredar tersebut adalah “hoax” dan tidak mengandungi kebenaran, serta merupakan fitnah terhadap Kabin Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

Untuk itu, meskipun Partai Demokrat juga telah memiliki informasi yang cukup dari berbagai sumber, kami telah membentuk Tim Investigasi yang dipimpin oleh Dr. Benny K. Harman, dengan tugas menelusuri, menggali dan mengungkapkan fakta dan kebenaran atas informasi penting tersebut, sebelum secara resmi Partai Demokrat mengambil sikap.

“Dari hasil komunikasi yang kami lakukan secara internal dapat disimpulkan bahwa Sdr. Lukas Enembe saat ini merasa tidak aman. Oleh karena itu, Partai Demokrat memohon kepada Negara dan Pemerintah, utamanya Aparat Keamanan, untuk memberikan perlindungan kepada Sdr. Lukas Enembe agar keamanan dan keselamatan pribadinya terjaga.

Kami tidak menginginkan isu panas ini, termasuk isu keamanan dan keselamatan Sdr. Lukas Enembe, membuat situasi politik, sosial dan keamanan di Papua terganggu.

Partai Demokrat sungguh ingin fakta dan kebenaran berkaitan dengan pertemuan Kabin Budi Gunawan dengan Gubenur Papua ini benar-benar terungkap, karena kami menginginkan sistem, tatanan dan undang-undang di negeri ini dapat ditegakkan dengan lurus.

Kami juga menginginkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Papua dapat berlangsung secara jujur, demokratis dan damai.

Kami berpendapat setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh elemen negara dan pemerintah di negeri ini, langsung atau tidak langsung, akan memberikan beban dan persoalan kepada Bapak Presiden Jokowi, yang kami yakini juga ingin Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, baik di Papua maupun di provinsi lain di seluruh Indonesia, dapat berjalan secara jujur, demokratis dan damai.

Kita semua harus memberi bantuan kepada Presiden Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin agar senantiasa sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, dan tidak sebaliknya memberikan beban dan permasalahan yang merepotkan pemimpin kita.

Demikian pernyataan pers Partai Demokrat yang kami sampaikan. Semoga kita semua, seluruh penyelenggara negara dan pemerintahan, dan juga semua partai politik, benar-benar amanah dan menjalankan politik yang baik dan benar, demi tegaknya keadilan dan demokrasi di Indonesia tercinta. (*)