KPU Papua Sosialisasikan Undang – Undang Nomor 10/2016 Tentang Pemilu

0
5
Suasana Sosialisasi Undang - Undang Pemilu oleh KPU Papua di salah satu hotel di Abepura. (Fransisca/LintasPapua.com)

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Adam Arisoy. (Fransisca/LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menggelar Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dan Peraturan KPU Nomor 1,2,3,4 Dan 5 Tahun 2017, di Hotel Grand Abe Jayapura, Selasa (19/9/2017).

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy mengatakan, bahwa sosialisasi informasi itu harus dilakukan oleh semua orang terutama KPU, Pemerintah daerah, dan Partai Politik, sehingga kita memenuhi keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Kalau kita tidak pernah sosialisasi kepada masyarakat, kita tidak pernah tahu undang undang Nomor 10 tahun 2016 berbicara tetang apa, PKP itu tentang apa, PKPU itu tentang apa, sehingga masyarakat karena tidak tahu, akhirnya KPU dikomplain sana sini, tapi kalau kalau hari ini kita buat beberapa orang yang datang, informasi akan meyampaikan ke banyak orang dan orang tahu,” jelas Adam Arisoy.

Dikatakan, bahwa tujuannya dilaksanakannya sosialisasi adalah agar dalam pelaksanaan Pemilu, terutama Pilkada Gubernur kedepan para partai politik dan semua tokoh-tokoh itu sudah memahami tentang aturan.

Suasana Sosialisasi Undang – Undang Pemilu di salah satu hotel di Abepura. (Fransisca / LintasPapua.com)

“Sehingga mereka sebagai filter terakhir yang akan memberikan pemahamanan kepada masyarakat, ini yang kita lakukan benar dan yang kita lakukan itu salah, sehingga di daerah-daerah yang sekarang masih terus konflik itu intinya kepala daerah tidak memahami aturan yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Anggota KPU Papua, Musa Sombuk mengatakan, bahwa kondisi Pilkada di Papua, negara tidak bisa mencampuri masyarakat, negara hanya bisa mengadministrasikan, jadi terbentuk dalam ruang sosial dan administrasi.

“Pengalaman kami yang diganggu itu adalah ruang administrasi oleh pihak yang berkepentingan, jadi yang di ganggu itu penyengalara pemilihan umum, ini fenomena Pilkada perebutan kekuasaan menyebabkan konflik yang jauh, akhirnya melibatkan tenaga keamanan,” ungkapnya.

Ilustrasi Suasana Warga Saat Ikut Pencoblosan pada Pemilukada 15 Februari 2017 lalu (LintasPapua.com)

Sedangkan dalam sosialisasi juga dijelaskan masalah dana, yang disampaikan Divisi Keuangan Komisi pemilihan Umum Papua, Isak Hikoyabi menuturkan, bahwa melaporkan anggaran pemilihan Gubernur Papua untuk 29 Kabupaten/Kota, 574 PKK, 5.620 Pos, 9.169 TPS, 82.521 KPPS. Dengan jumlah angaran keseluruhan adalah satu triliun lebih atau Rp. 1.069.331.771.305 .

Acara sosialisasi dilanjutkan dengan diskusi dan Tanya jawab dengan peserta yang hadir, yang mana kegiatan tersebut dihadiri 20 perwakilan dari Komunitas Perempuan, Partai, Lembaga Swadaya Masyarakat, KNPI dan berbagai Organisasi. (Fransisca /LintasPapua.com)