Sudah Dua Pengaduan Masuk ke LAPOR http://lapor.papua.go.id

0
18

Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Adrijani (istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua mengumumkan, sudah ada dua pengaduan yang masuk ke Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)melalui web http://lapor.papua.go.id sejak diluncurkan April lalu. Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua melalui Kepala Bagian Dokumentasi dan Publikasi, Adrijani, di Jayapura, Jumat (15/9/2017).

Menurut dia, pengaduan pertama disampaikan pada Agustus lalu dimana pelapor mempermasalahkan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di satu instansi, yang dinilai tak profesional.

Namun, pengaduan itu sudah ditindaklanjuti dengan memberi penjelasan kepada pihak pelapor. “Kemudian setelah mendapat penjelasan pada akhirnya yang bersangkutan sudah tidak merespon, yang berarti kami menganggap bahwa pelapor sudah puas dan telah mendapatkan jawaban sesuai keinginannya,” tutur dia.

Sementara untuk pengaduan kedua, lanjut Adrijani, dilaporkan beberapa hari lalu dan telah diteruskan kepada instansi terkait untuk memberikan tanggapan.

“Pelapor yang kita rahasiakan identitasnya ini, mengadukan permasalahan pembangunan Ring Road. Karena laporan itu bukan bagian kami maka aduan ini diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua,” katanya.

“Nanti mereka menanggapi laporan ini sebab kita masuk dalam tim LAPOR. Tentunya kita harap pelapor bersabar, yang jelas setiap aduan akan langsung ditindaklanjuti oleh tim LAPOR Pemerintah Provinsi Papua,” terang dia.

Pada kesempatan itu, ia mengimbau masyarakat untuk tak ragu memanfaatkan pengaduan online LAPOR. Sebab layanan ini menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

“Kalau ada informasi maupun bukti-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya. Sebab kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan itu”.
“Bahkan nanti kalau perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, kita bisa meminta pihak keamanan bisa juga kepada KPK untuk memberikan pengamanan secara fisik sesuai dengan permintaan pelapor,” tutupnya. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)