Polda Papua Diminta Hentikan Upaya Hukum Terkait Tambang di Nifasi

0
281
Jhon Gobai dengan sebuah karya bukunya, ikut memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dengan membangun kcerdasan sikapi masalah pertambagan rakyat yang ada di daerahnya di Kabupaten Paniai, hingga beberapa wilayah Meepago. (Istimewa)

Ketua Dewan Adat Paniyai, John NR. Gobai. (Istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai meminta, agar pemerintah dan pihak polda papua tidak dapat berlaku surut untuk membatalkan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau mengganggap penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Meepago ilegal.

Hal inidisampaikan sebagaimana, sesuai UU No 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada Pemprov untuk mengeluarkan ijin tambang.

Dijelaskan, bahwa Pergub No 41 Tahun 2011 telah dibatalkan oleh MENDAGRI pada tahun 2016, haarusnya IUP hasil PERGUB ini juga dinyatakan BATAL DEMI HUKUM karena Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Pergub No 41 Tahun 2011 telah mengeluarkan IUP Eksplorasi kepada 56 (Lima Puluh Enam) Badan Usaha.

“Salahsatunya adalah PT.Pasific Mining Jaya di Mosairo, Masyarakat Adat pemilik tanah juga beberapa kali melakukan penolakan terhadap pemegang IUP, namun selalu tidak ditanggapi oleh Pemerintah dan Pemegang IUP,” ujar John NR Gobai, saat dikonfirmasi, Jumat (15/9).

John NR Gobai mengakui, Masyarakat adat mempunyai hak menyatakan tidak setuju dengan kekuatan hukum yaitu, UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 135 Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

“Pasal 138 Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Oleh karena tidak bisa pihak POLDA Papua, hanya menerima laporan dari satu pihak saja, seperti dari; PT.Pasific Mining Jaya, karena dengan dasar itu Pemilik Tanah di Nifasi telah menyatakan tidak setuju dengan PT.Pasific Mining Jaya untuk mengadakan eksplorasi di Nifasi,” tutur John NR Gobai.

“Saat ini anak Papua sudah mampu dan berpengalaman seperti yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo. Hal yang lain adalah dari aspek social apakah perusahaan ini memberikan manfaat kepada rakyat,” katanya.

Selama ini di Nabire Kami melihat ketika Degeuwo menghasilkan emas, lokasi ini menjadi bulan bulanan oknum aparat dengan stigma illegal stigma tidak punya ijin.

“Kami lihat pola ini kemudian berpindah ke Nifasi terhadap PT.TAP HC yang dimilik oleg anak papua, kami menduga ini upaya meminggirkan Anak Papua dan Pengusaha Papua secara sistematis demi membuka peluang investor Jakarta yang tidak punya kantor di Papua untuk menari diatas kekayaan masyarakat adat papua di Nifasi dan Degeuwo, sehingga saya harus tegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Roh dari OTSUS PAPUA yaitu Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan,” tuturnya.

Pihaknya meminta Kepada KAPOLDA Papua untuk memerintahkan kepada anggotanya di Ditreskrim POLDA Papua untuk menghentikan segala upaya hukum untuk melakukan tindakan hukum di Degeuwo dan Nifasi.

Kami meminta, agar POLDA Papua dan Dinas Pertambangan sebaiknya memberikan pembinaan kepada anak Papua yang sedang berusaha tambang dan bina mereka agar dapat memberikan PAD ke Pemda. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here