Gereja Harus Berperan Berantas Masalah Narkoba dan Miras

0
390
Lima Badan Pengurus Wilayah yang dilantik diantaranya, wilayah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Wilayah Heram, Wilayah Abepura dan Wilayah Muara Tami, yang mana dilantik oleh Wakil Ketua Majelis Daerah GPdI Provinsi Papua, Pdt. Boy Markus Dawir, SP.. (istimewa)

Lima Badan Pengurus Wilayah yang dilantik diantaranya, wilayah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Wilayah Heram, Wilayah Abepura dan Wilayah Muara Tami, yang mana dilantik oleh Wakil Ketua Majelis Daerah GPdI Provinsi Papua, Pdt. Boy Markus Dawir, SP.. (istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Tanah Papua, melantik Badan Pengurus Wilayah di lima wilayah di Kota Jayapura, yang dirangkaikan dalam ibadah bersama warga GPdI se-Kota Jayapura di Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura.

Lima Badan Pengurus Wilayah yang dilantik diantaranya, wilayah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Wilayah Heram, Wilayah Abepura dan Wilayah Muara Tami, yang mana dilantik oleh Wakil Ketua Majelis Daerah GPdI Provinsi Papua, Pdt. Boy Markus Dawir, SP.

Wakil Ketua Majelis Daerah GPdI Tanah Papua, Pdt. Boy Markus Dawir, SP, mengatakan, GPdI memiliki 64 wilayah di Provinsi Papua, dan hari ini (kemarin) melantik lima wilayah di Kota Jayapura yang membawahi 36 jemaat defenitif dan 64 pos pengabaran injil.

Untuk Periode 2017-2022 Pengurus MD GPdI Papua mengembangkan wilayah Port Numbay menjadi 5 wilayah, sebelumnya hanya 3 wilayah saja, ungkapnya kepada wartawan usai melantik Badan Pengurus Wilayah GPdI se-Kota Jayapura di Auditorum Uncen Abepura, Minggu, (17/9/2017).

Lima Badan Pengurus Wilayah yang dilantik diantaranya, wilayah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Wilayah Heram, Wilayah Abepura dan Wilayah Muara Tami, yang mana dilantik oleh Wakil Ketua Majelis Daerah GPdI Provinsi Papua, Pdt. Boy Markus Dawir, SP.. (istimewa)

Pengembangan wilayah ini untuk mempermudah pelayanan GPdI di Kota Jayapura ini, karena jumlah penduduk Kota Jayapura cukup padat karena jumlah DPT pada Pilpres lalu itu sebanyak 344 ribu, dengan luasan wilayah yang luas, sehingga jika dilihat penduduk Kota Jayapura kurang lebih mencapai 1 juta jiwa, yang secara otomatis membutuhkan pelayanan prima bagi jiwa-jiwa yang mencari kebenaran Firman Allah, khususnya warga GPdI.

Hal ini tentunya bagi tantangan bagi pihak untuk bagaimana mendekatkan pelayanan iman bagi warga gereja, yang juga bagian dari titipan pemerintah untuk gereja dalam membina warga gerejanya guna melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap menghormati Bhineka Tunggal Ika dan lain sebagainya.

Dengan membuak pelayanan ke distrik-distrik, sebagai bentuk mempermudah pelayanan bagi warga gereja, katanya.
Ditegaskannya, dengan adanya pelantikan itu, sudah jelas sebuah beban bagi 5 wilayah pelayanan untuk mendefenitifkan 64 pos pelayanan injil yang sudah dibuka oleh pengurus MD GPdI periode 2012-2017 di Kota Jayapura, sehingga target GPdI di Kota Jayapura pada periode kali ini menjadi 100 jemaat defenitif.

Selain itu, target lainnya adalah wilayah-wilayah GPdI di Papua harus mampu melaksanakan visi misi gereja yaitu sebanyak mungkin menyelamatkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan.

Contoh saja, masyarakat di Kota Jayapura ini mengharapkan masalah minuman keras (Miras) ini bisa dihilangkan, namun sampai hari ini Miras juga belum hilang. Nah ini tentunya menjadi tantangan bagi gereja untuk bagaimana para Hamba-Hamba Tuhan dan pelayanan-pelayan gereja menyadarkan warga gereja mengenai dampak buruk Miras ini.

“Ini bagaimana para Hamba-Hamba Tuhan menyadarkan jemaatnya dan warga Kota Jayapura keseluruhan untuk tidak mengkonsumsi Miras secara sembarangan atau mengajak warga untuk berhenti mengkonsumsi Miras. Ini tantangan gereja dewasa ini,” ujarnya.

Contoh lainnya ialah bagaimana para Hamba Tuhan (Gereja) membentengi warga gereja untuk tidak terlibat dalam masalah narkoba, persoalan PIL PCC dan masalah sosial atau tindak kejahatan lainnya.

Ini juga bagian dari tugas gereja dan warga gereja bukan saja tugas dari aparat penegak hukum atau tugas dari pemerintah, tandasnya.

Kondisi persoalan sosial yang saat ini terjadi di Kota Jayapura, maka pada 18-20 September 2017 pihaknya melaksanakan musyawarah majelis wilayah untuk membahas mengenai pelayanan iman dan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Kota Jayapura, khususnya yang diaggap urgen yang sangat membahayakan keluarga kita masing-masing.
Gereja jangan tinggal diam, tapi gereja bagaimana berperan dalam memberantas masalah narkoba, Miras dan lain sebagainya, pungkasnya.(Fransisca /LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here