Pemda Jayawijaya Tidak Lanjut Keluhan Mahasiswa di Bali

Kantor Bupati Jayawijaya (LintasPapua.com/ Eveerth Joumilena)
WAMENA (LINTAS PAPUA) – Terkait dengan adanya keluhan 51 mahasiswa Jayawijaya yang terancam di usir karena asrama telah habis masa kontrak, wakil Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua telah memerintahkan Badan Kepagawai Daerah (BKD) untuk menyelesaikan.

“Saya sudah perintahkan kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayawijaya untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan permintaan mahasiswa di sana,” tutur Jhon Banua.

Menurut keterlambatan pembayaran asrama tersebut dikarenakan adanya pelimpahan tugas dari Badan Perencana Daerah (Bapeda) ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Pembiayaan dana sudah ada, dan saya sudah perintahkan kepada Kepala BKD dan Keuangan untuk segera melakukan proses pembayaran sesuai dengan data yang ada,” jelas Wabup Banua.

Kota Wamena ,Kabupaten Jayawijaya, dilihat dari ketinggian. Menjadi tujuan dari Jalan Trans Jayapura – Wamena. (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

Dikatakan Wabup Jayawijaya, kejadian tersebut tidak hanya di Bali, tapi dibeberapa kota Studi juga mengalami hal serupa. Dananya sudah ada hanya prosesnya menjadi terkendala.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Jayawijaya, Hironimus Huby menjelaskan, setiap tahun Pemda menganggarkan dana study akhir bagi mahasiswa asal Jayawijaya, didalamnya juga ada dana kontrakan.

Baca Juga :  Pemprov Papua Akan Kurangi Jam Kerja Bagi Muslim Yang Berpuasa

“Jadi begini, tugas inikan sebenarnya di Bappeda, tetapi dilimpahkan ke BKD, kami punya tugas itu melakukan pendataan dan membuat permintaan ke keuangan dan keuangan langsung transfer ke pemilik kontrak dan untuk dana studi akhir itu dikirim ke rekening mahasiswa,” kata Hironimus.

Dikatakan, pihaknya akan membayaran secara serentak di semua kota studi asal mahasiswa Kabupaten Jayawijaya. Biayanya ada dalam DPA perubahan.

Kota Wamena (Eveerth Joumilena /LintasPapua)

“Kami sudah buat surat kami akan bayar, tinggal menunggu DPA perubahan keluar, sidang perubahan sudah selesai dan mungkin minggu ini sudah keluar,” kata Hironimus.

Sebelumya sebanyak 51 mahasiwa dan mahasiswi asal Kabupaten Jayawijaya di Denpasar Bali, terancam diusir karena belum bayar kontrakan kepada pemilik. Batas waktu sewa kontrakan yang digunakan untuk Asrama sudah berakhir sejak tanggal 16 Juni 2017 lalu. (Ema /Koran Harian Pagi Papua)