LEMASA Dukung Dibentuknya Pengadilan Adat Sesuai UU Otsus

Direktur LEMASA, Odizeus Beanal. (Istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Direktur LEMASA Timika , Odizeus Beanal mengatakan, bahwa pihaknya ingin agar peradilan adat ada di Mimika, untuk itu perlu dibuat naskah akademis.

“Kami sudah membuat sosialisasi bersama dengan pengadilan negeri, untuk sosialisasi dengan tua tua adat kemudian mendata masalah yang dihadapi oleh masyarakat suku amungme, dan pengadilan negeri sudah menyusun kode kode hukumnya,” ujar Direktur LEMASA Timika , Odizeus Beanal, saat dikonfirmasi, Rabu (13/9/2017).
Dikatakan, sebagai tuan rumah di wilayah amungsa, siapapun datang kami tidak larang, tapi harus menghargai hak adat, agar kalau ada masalah dengan masyarakat adat amungme maka bisa diselesaikan di pengadilan adat suku Amungme.

“Dan sebaliknya jika ada masalah yang bisa diselesaikan di pengadilan negeri,” kata Odizeus Beanal, Direktur LEMASA Timika. dalam diskusi di Kantor Dewan Adat Papua, Kampkey Abepura, yang dilaksanakan oleh Dewan Adat Meepago dan LEMASA Timika, dalam acara, Focus Group Discusi ‘’Saran Usul untuk Peradilan Adat di Amungsa”,

Odizeus juga menambahkan, terkait dengan rencana pembentukan Pengadilan Adat di Wilayah Adat Amungsa, oleh LEMASA Timika, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus No; 20 Nomor 2008 tentang Peradilan Adat di Papua yang dalam Perdasus ini diatur, bahwa untuk mengimplementasikan kekhususan dalam Otsus Papua dalam bentuk penyelenggaraan pengadilan adat di Papua.

Baca Juga :  Mantan Tokoh OPM Alm. Nicholas Jouwe Akan Dimakamkan di Jayapura

Dalam kehidupan masyarakat adat Amungme telah melakukan peradilan adat dan tunduk pada keputusan adat oleh karena itu perlu diatur sebuah peradilan adat agar ada patokan yang jelas dan menjadi regulasi daerah agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat adat.

Kabupaaten Mimika dilihat dari ketinggian .(Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

Sementara itu, Andi Goo,S.Sos, Pengajar Universitas Cenderawasih mengatakan, Hukum adat dan hukum positif berlaku ditanah ini, hukum adat yang sudah ada mau dihidupkan dengan adanya peradilan adat.
“Kami tau penyelesaian, berat ringannya masalah dan kami tau siapa yang bisa selesaikan masalah, kalau dalam adat, kami tau hakim adat akan putuskan apa, kalau di pengadilan negeri kami tidak tau arahnya, sementara dalam pengadilan adat kami tahu arahnya,” jelasnya.

Dalam suku Amungme ada 11 wilayah adat, yang dikontrol oleh LEMASA Timika, kalau kasus dalam orang amungme dapat menyelesaikan masalah sendiri tanpa ada pengadilan adat.

Andi, juga menyampaikan, Dalam pengalaman di daerah Banti, masalah maka biasanya ada pembahasan masalah melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan, pembahasan masalah itu menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah baru

Masyarakat Kampung Banti disekitar areal PT. Freeport (http://ptfi.co.id/id)

Wirya,yang juga hadir dalam FGD itu menambahakan Jika dalam satu suku harus dirumuskan sendiri oleh suku amungme itu perintah Perdasus no 20 tahun 2008, dalam persoalan ada penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, saya nilai ini adalah bentuk non litigasi dalam adat ada juga pihak yang menjadi mediator.

Baca Juga :  Sinergikan Adat dan Pemerintah, ALPA Kab. Jayapura Gelar Raker I

Alberth, dari KIPRA Papua menyampaikan, dalam adat ada pengetahuan local, tetapi masih lisan, sementara dalam pemerintahan itu tertulis, perlu juga adanya kesepakatan siapa yang memberikan denda.

Anak – anak masa depan Kabupaten Mimika. (http://ptfi.co.id/id)

DR. Frans Reumi, SH Staf Pengajar UNCEN, pasal 399 UU No 23 Tahun 2014, dapat menjadi dasar, untuk Pasal 50 UU Otsus Papua, walaupun Otsus UU Papua saya nilai, Jakarta menganggap sebagai Ambivalen (pelengkap), kita tetap punya kewenangan. “Bagi saya peradilan adat dapat diatur dengan Norma teritorial, karena peradilan adat adalah peradilan perdamaian, menjadi keadilan sosial kolektif, menjaga keseimbangan kosmos, komunikasi antar tokoh,” tandasnya. (Eveerth /Koran Harian Pagi Papua)