Identitas Dirahasiakan, Warga Papua Dapat Lapor Kasus Korupsi ke http://lapor.papua.go.id.

Category: POLHUKAM 15 0

Kepala Dinas Kominfo Papua, Kansiana Salle, saat membawakan sambutan. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan jaminan kerahasiaan identitas bagi setiap individu yang melakukan pelaporan atau aduan secara online pada situs http://lapor.papua.go.id.

Hal demikian menjawab keraguan berbagai pihak yang sampai saat ini enggan melakukan aduan secara online, karena takut identitasnya dibuka ke publik.

“Soal kerahasiaan identitas pelapor pemerintah memberikan dijamin. Ada tim yang telah ditunjuk mengelola aplikasi ini dibawah koordinasi kami dari Kominfo,” katanya.

“Sehingga sekali lagi kita imbau kalau ada informasi maupun bukti-bukti terjadinya korupsi di satu instansi pemerintah, jangan ragu untuk melaporkannya. Yang pasti kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan itu,” terang Kepala Dinas Kominfo Papua, Kansiana Salle di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan, tak hanya kerahasiaan yang dijamin, pelapor aduan online dapat meminta pihak keamanan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pengamanan secara fisik sesuai dengan permintaan pelapor.
“Sehingga sekali lagi tidak perlu ragu dan kita pastikan kerahasiaan pelapor dijamin aman. Tak akan dibeberkan sebab tim yang ditunjuk sangat profesional,” terang dia.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu pengaduan Online LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) dan SAPA (Sarana Pengaduan dan Aspirasi) disosialisasikan di Bumi Cenderawasih. Aplikasi ini diperkenalkan oleh Staf Tenaga Ahli Kepresidenan, Gibran Sesunan.

Baca Juga :  5 Korban Jatuhnya Pesawat AMA Pilatus PK-CRX

Tak hanya melalui internet, pengaduan dapat dilakukan via SMS, ke nomor 1708. Dia memastika SMS akan langsung masuk ke tim pengelolaan aduan yang sudah dibentuk di Pemprov Papua.

Sekedar diketahui, sistem pengaduan online LAPOR ini dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan dan telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Sementara aplikasi LAPOR dikelola pemerintah provinsi sedangkan SAPA oleh Kementerian dalam Negeri RI.
Bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih yang merasa proses pembangunan dan layanan publik tak beres, dapat melapor melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Untuk mengakses layanan itu, cukup mengetik PAPUA (spasi) ISI LAPORAN lalu SMS ke 1708.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Tommy Israil Ilolu, selain melapor via SMS, masyarakat juga dapat melakukan secara online melalui web Tak hanya itu, warga pun dapat langsung mengunjungi Kantor Biro Humas dan Protokol Setda Papua untuk melapor secara langsung.

“Sebenarnya layanan ini sebuah inisiatif dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat Indonesia. Layanan ini diadopsi Pemprov Papua yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.

Ilustrasi ASN Pemprov Papua saat mendengarkan arahan, pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin. (Erwin)

“Dilain pihak, memang layanan ini juga berbasis media sosial, yang ditujukan untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Yang pasti aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendorong ketuntasan setiap laporannya,”terang dia.

Baca Juga :  Inilah Ketetapan Pemerintah Untuk Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018

Masih dikatakan Israil, layanan ini juga telah terhubung dengan 67 instansi pemerintah yang terdiri dari seluruh kementerian, sejumlah lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah.

“Sehingga dipastikan setiap laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti. Asalkan pelapornya juga harus jelas dan menyertakan bukti-bukti yang valid,” ungkapnya.

“Sebab kita juga mencegah jangan sampai juga laporan yang disampaikan oleh warga itu sifatnya fitnah. Intinya, setiap laporan yang memiliki bukti valid akan langsung ditinaklanjuti. Tetapi yang harus juga diingat agar setiap pelapor juga wajib menyertakan nama atau nomor ponsel yang benar dan tidak palsu,” harapnya. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

Related Articles