Samsat Jayapura Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

0
61
Kepala UPDT Samsat Jayapura, Andrias Rampun SE. (Fransisca/LintasPapua.com)

Kepala UPDT Samsat Jayapura, Andrias Rampun SE. (Fransisca/LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala UPDT Samsat Jayapura, Andrias Rampun SE., mengatakan bahwa pemutihan kendaraan bermotor adalah tindakan pemerintah membantu masyarakat untuk mengajak wajib pajak kendaraan yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan pemerintah membantu menghapus denda sesuai tahun berjalan.

“Pembebasan denda atau pemutihan kendaraan bermotor itu kebijakan gubernur, jadi pemikiran masyarakat bahwa pemutihan itu setiap tahun kurang tepat dan tahun ini kebijakan dalam rangka memperingati 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Kepala UPDT Samsat Jayapura, Andrias Rampun, saat dikonfirmasi LintasPapua.com, di kantornya, di Abepura, Rabu (6/9/2017) kemarin.

Dikatakan, bahwa hal ini dilakukan dalam pertimbangan tertentu tidak diadakan pemutihan, tujuannya untuk meningkatkan PAD agar kendaraan – kendaraan yang selama ini tidak membayar pajak.

“Tentunya agar masyarakat dengan adanya pemutihan ini mereka akan datang membayar pajaknya, yang di bebaskan dendanya,” jelasnya.

Informasi yang diterima, Pemutihan Denda dilakukan sesuai SK Gubernur Papua di mulai pada 17 Agustus – 17 November 2017. “Kenapa rentang waktunya lama, karena tidak berlaku setiap tahun,” tuturnya.

Ditambahkan, bahwa sambutan masyarakat ada trend positif terhadap masyarakat yang tadinya 2000-an, sekarang 400 – 500 ke atas, dengan berharap dokumen – dokumen yang sudah lama tidak di urus kepemilikannya baik STNK maupun bayar pajaknya.

“Kita berharap masyarakat bisa mengikuti aturan ini baik, tentunya untuk pemutihan denda kendaraan,” harapnya. (Fransisca /LintasPapua.com)