PKRI Papua Menolak Rekruitmen Tenaga Pendamping Dana Desa Secara Online

Nampak Para Calon Pendaftar Tenaga Pendamping Dana Desa Asal Papua dan Papua Barat, Ketika Menggelar Pertemuan Untuk Menolak Sistem Perekrutan Tenaga Pendamping Dana Desa Secara Online. (Irfan)
SENTANI (LINTAS PAPUA) – Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) Provinsi Papua dan Papua Barat dengan tegas menolak proses rekruitmen tenaga pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) yang menggunakan sistem online.

Kami dalam hal ini PKRI Papua dan Papua Barat menolak penerimaan tenaga pendamping dana desa secara online, karena kami di Papua dan Papua Barat tidak sepenuhnya memahami mekanisme pendaftaran dengan sistem online dan apalagi untuk membuka aplikasi internet, tegas Ketua PKRI Pusat, Stevanus S. Wetipo, ketika menghubungi wartawan harian ini via telepon selulernya, Selasa (5/9/2017) kemarin siang.

Selain itu juga fasilitas internet di Papua sangat terbatas dan belum memadai diseluruh wilayah Papua, tambahnya.
Dijelaskan Stevanus, Kementerian PDTT harus membuat kebijakan perekrutan tenaga pendamping dana desa untuk Papua harus ada kekhususan, yakni dengan mekanisme pendaftaran secara manual. Karena fasilitas internet di Papua itu sangat terbatas.

Hal ini dikarenakan, kata Stevanus bahwa pemerintah dalam proses perekrutan harusnya memperhatikan kondisi daerah secara menyeluruh. Sebab, di semua daerah itu tidak semuanya sama, yaitu ada daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus seperti di Papua dan Papua Barat.

Senada dengan hal itu, selaku pemuda yang ingin mengabdikan dirinya menjadi tenaga pendamping dana desa asal Kabupaten Jayapura, Piter Toam mengatakan, dirinya sulit mendapat kesempatan tersebut, karena proses pendaftaran yang rumit.

Bagaimana kami mau mendaftar menjadi tenaga pendamping dana desa, jika proses pendaftarannya saja sangat susah. Pakai internet, apakah kami di Papua fasilitas sama dengan daerah lain?, tentu tidak. Karena itu, pemerintah pusat hendaknya jeli melihat dan memberikan kemudahan kepada kami untuk mendaftar tenaga pendamping dana desa secara manual, imbuhnya.

Menurut Pieter, banyak anak-anak Papua ingin mengabdikan diri bagi pembangunan Negara ini lewat tenaga pendamping dana desa hanya saja sulit mendapat kesempatan, karena proses pendaftaran yang rumit dan lebih condong tidak menguntungkan.

Sementara itu ditempat yang sama, Wakil Komandan Detasemen Kompi A PKRI Provinsi Papua dan Papua Barat, Marthen Danderwalu menegaskan, bahwa penggunaan dana desa melalui Kementerian PDTT hendaknya mendapat pengawasan yang ketat guna menghindari penyalahgunaan.

Marthen menjelaskan, salah satunya dengan menerima pendamping yang benar-benar kompeten serta berdasarkan asas domisili. Sehingga pendamping tidak hanya bertugas mendampingi pengelolaan dana desa saja. Tetapi, juga mengawal supaya penggunaaan dana desa itu sesuai peruntukannya.

“Kami juga mendesak supaya perekrutan tenaga pendamping dana desa di Papua dan Papua Barat harusnya secara manual. Supaya orang asli Papua juga bisa mendaftar menjadi tenaga pendamping,” tukasnya. (Irfan /Koran Harian Pagi Papua)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...