Presiden Jokowi : Harus Dihentikan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State

0
3
Presiden Indonesia, Joko Widodo. (ISTIMEWA)

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. (istimewa)
JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Presiden Indonesia, Joko Widido mengatakan, sangat menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.

“ Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional,” ujar Presiden Indonesia, Joko Widodo, di Jakarta. Minggu (3/9/2017).

Dikattakan, bahwa diriny a telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Bapak Kofi Annan.

“ Dan sore tadi Menteri Luar Negeri telah berangkat ke Myanmar, untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan,” katanya.

Ditambahkan, untuk penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari dan Februari sebanyak 10 kontainer.

“Juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State,” katanya.

“ Indonesia juga telah menampung pengungsi dan memberikan bantuan yang terbaik,” katanya.

Presiden juga menugaskan Menteri Luar Negeri untuk terbang ke Dhaka, di Bangladesh, dalam rangka menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan pengungsi-pengungsi yang berada di Bangladesh. Kita harapkan minggu ini kita akan mengirim lagi bantuan makanan dan obat-obatan.
“Sekali lagi, kekerasan, krisis kemanusiaan ini harus segera dihentikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini,” tegasnya.

Siapakah Rohingya ?

Sebagaimana dikutip dari http://www.msn.com/id-id/berita/dunia/berburu-rohingya-kebencian-agama-atau-perampasan-lahan/ar-AAr7t73
mengulas, bahwa Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang sejak abad ke-15 telah mendiami kawasan Myanmar. Mereka ketika itu mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Arakan.

Kata “Rohingya” sendiri merupakan istilah identifikasi diri yang baru muncul era 1950-an. Sejumlah ilmuwan sosial menilai kata “Rohingya” merujuk pada identitas kolektif dan politis etnis Arakan.

Etnis ini mayoritas berdiam di wilayah timur Rakhine, yakni salah satu daerah paling miskin di Myanmar, meski memunyai lahan garapan terbilang luas dan subur.

“Warga Rohingya di Rakhine hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 78 persen rumah tangga warga Rohingya hidup di bawah garis kemiskinan,” demikian tertulis dalam laporan rutin Bank Dunia yang dirilis April 2016.

“Kemiskinan memungkinkan militer melakukan pengusiran mereka, untuk memberi ruang bagi proyek pembangunan,” jelas Saskia menangapi komparasi data tersebut.

Kemungkinan mengusir Rohingya dari lahan garapan tersebut, menemui momentum pada tahun 2012, yakni ketika terjadi kasus tiga warga Muslim Rohingya memerkosa gadis Buddhis di Rakhine. Kasus itu lantas menimbulkan kemarahan kaum Buddhis di Rakhine dan menyerukan persekusi terhadap Rohingya.

“Namun, fakta di lapangan menyebut bahwa hanya biksu-biksu lokal dan sejumlah organisasi publik yang ikut melakukan perburuan berdarah etnis Rohingya. Mayoritas kaum Buddhis tidak ikut dalam persekusi itu,” terang Saskia.

Aksi perampasan lahan dan pengusiran Rohingya atas motif ekonomi tersebut, berubah menjadi wacana konflik agama dan etnis, karena terdapat “fakta yang disembunyikan”—dan Saskia, mengungkapkan data tersembunyi itu.

“Petani-petani kecil yang terusir dari lahan garapannya oleh militer bukan hanya dari kalangan Rohingya. Petani kecil dari kalangan Buddhis juga semakin banyak yang tak memunyai tanah selama beberapa tahun terakhir,” terangnya.

Militer telah mengambilalih banyak lahan milik petani-petani kecil dari kalangan Buddhis sejak era 1990-an. Lahan-lahan yang tadinya milik petani-petani kecil non-Rohingya itu lantas dimiliki perusahaan-perusahaan asing swasta yang bergerak dalam bidang ekstraksi kayu, pertambangan, dan air.

“Kenyataan inilah yang tak terungkap ke media, absen dalam diskusi mengenai konflik agama di Myanmar. Media-media internasional hanya fokus pada persoalan kebencian agama,” tukasnya.

Rakyat miskin dari kalangan Buddhis maupun Rohingya yang Muslim di Myanmar, sempat berharap banyak ketika Aung San Suu Kyi dan partainya memenangkan pemilu November 2015. Mereka berharap, terjadi reformasi agraria, dan kembali mendapatkan lahan garapan.

Namun, harapan itu sirna ketika Suu Kyi memberikan pernyataan publik pada Mei 2016, bahwa tak ada reformasi agraria. Ia juga tak pernah menyinggung aksi perampasan lahan oleh militer. Ia hanya pernah meminta meminta Amerika Serikat (AS) tidak memakai kata “Rohingya”—yang menurut juru bicaranya—mengganggu agenda rekonsiliasi nasional. Sementara di lain sisi, perampasan tanah oleh militer Myanmar terus dilakukan.

Sementara dari pemerintahan sipil, tahun 2012, parlemen justru mengesahkan dua revisi undang-undang pertanahan yang memberi “angin” kepada perusahaan-perusahaan asing guna menguasai lahan yang sudah terkonsentrasi di tangan militer. Kedua UU itu adalah UU Lahan Perkebunan dan UU Tanah Kosong.

Rohingya migrants are pictured on a boat off the southern Thai island of Koh Lipe in the Andaman Sea on May 14, 2015. The boat crammed with scores of Rohingya migrants — including many young children — was found drifting in Thai waters on May 14, according to an AFP reporter at the scene, with passengers saying several people had died over the last few days. Dozens of visibly weak-looking people were on the deck of the stricken vessel, which was found apparently adrift several kilometres off Koh Lipe. AFP PHOTO / Christophe ARCHAMBAULT (Photo credit should read CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images)

Melalui UU tersebut, praktik landgrabbing atau perampasan lahan oleh pemerintah maupun militer terhadap “lahan-lahan kosong” atau yang ditinggalkan pemiliknya menjadi sah secara hukum. “Perburuan etnis Rohingya guna mendapatkan lahan kosong pun semakin kentara,” tukas Saskia.

Selain mengubah sistem kepemilikan lahan, pemerintah juga membuat peraturan baru mengenai UU Investasi Asing, yang membolehkan investor-investor asing memunyai 100 persen saham kepemilikan perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun proyek pembangunan.

Berkat perangkat baru hukum tersebut, petani-petani kecil di seantero Myanmar—yang mayoritas beragama Buddha—terlibat konflik dengan militer. Tak jarang dari mereka yang melakukan perlawanan terhadap militer maupun perusahaan yang ingin mengambilalih lahannya.

“Ironisnya, setelah kehilangan tanah, petani-petani kecil itu tak terserap masuk dalam industri. Sebab, banyak investasi asing terkonsentrasi pada sektor ekstraktif, bukan manufaktur, sehingga tak memerlukan banyak tenaga buruh,” terang Saskia.

Contohnya, proyek pembangunan pipa “Myanmar’s Yadana pippeline project”, yang menyedot investasi asing senilai 800 Miliar Euro hanya menyerap 800 buruh dari kalangan warga Myanmar.

Sama-sama Ditindas

Berdasarkan data dan fakta hasil penelitian tersebut, Saskia menilai isu kebencian agama dan etnis Rohingya, sebenarnya tidak terjadi secara natural di kalangan warga Myanmar.

Menurutnya, pemerintah maupun militer Myanmar justru yang menciptakan dan terus “memupuk” konflik berdarah antara warga Buddhis dan etnis Rohingya yang muslim. Dengan begitu, Saskia menilai militer dan pemerintah Myanmar yang pro-pemodal memunyai dua keuntungan.

Pertama, kata dia, persekusi atau pembantaian Rohingya memudahkan militer untuk menguasai lahan-lahan kosong di daerah Rakhine dan bisa didistribusikan untuk keperluan investor swasta.

“Keuntungan kedua, dengan terus mewacanakan konflik antargama antara Buddha dan Muslim Rohingya, maka perlawanan petani-petani kecil yang mayoritas kaum Buddhis terhadap militer dan pemerintah bisa diminimalisasi. Perlawanan mereka dialihkan secara horizontal, yakni antar rakyat,” tandasnya. (*)