Revitalisasi SMK 1 Jayapura Menuju Daya Saing Nasional

0
20
Sekda Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM., saat membuka Workshop Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruaan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa yang berlangsung di aula SMK Negeri 1 Jayapura, Rabu (30/8/2017). (istimewa)

Sekda Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM., saat membuka Workshop Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruaan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa yang berlangsung di aula SMK Negeri 1 Jayapura, Rabu (30/8/2017). (istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jayapura, Elisabeth Paksoal mengatakan, bahwa kegiatan revitalisasi yang dilakukan sebagai wujud Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016.

“Jadi , semua in yang telah dicanangkan oleh Presiden untuk merevitalisasi sekolah SMK, yakni pada revitalisasi ini ada empat poin yang menjadi fokus yaitu kurikulum yang dianggap masuk kaku dan harus direvitalisasi kan sumber daya manusia tenaga kependidikan dan temanya pendidikan,” ujar Ibu Kepala Sekolah, Elisabeth Paksoal.

Dikatakan, selain hal ini, juga bagaimana hubungan kerja dengan industry, karena industri sebagai pemakai yang akan memakai lulusan dari SMK dan fokus pada kualitas lulusan para siswa siswi SMK ke depan

Dari informasi yang diterima SMK Negeri 1 Jayapura masuk dalam paket 125 SMK dari 13700 SMK di seluruh Indonesia dan untuk Provinsi Papua hanya 2 SMK yang masuk dalam sekolah revitalisasi yaitu SMK 1 Jayapura dan SMK 1 Nabire.

Peserta yang hadir pada morse yaitu dari Dinas Pendidikan, Bappeda Dinas Pariwisata Perindustrian serta materi disampaikan yaitu terkait kurikulum SMK sekolah revitalisasi yang masih kaku.

Diharapkan, ke depan diharapkan SMK Negeri 1 Jayapura mempunyai SMK industri.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Jayapura.Rasmus.D.Siahaya.SH, MM., mengatakan, bahwa SMK di Indonesia saat ini diamati oleh Presiden dengan kebutuhan terkini perkembangan pembangunan Indonesia.

“Olehnya itu ada kebijakan dalam Nawacita implementasi dengan menunjuk pada Inpres nomor 9 tahun 2016 untuk meminta atau menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan revitalisasi dari ribuan SMK yang ada di Indonesia dan 125 yang terpilih untuk melakukan revitalisasi,” ujar Sekda Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM., saat membuka Workshop Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruaan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa yang berlangsung di aula SMK Negeri 1 Jayapura, Rabu (30/8/2017).

“Bahwa dimana ada 5 Keterampilan yang direvitalisasi ,yaitu revitalisasi SMK, bidang bisnis revitalisasi argoteknologi, revitalisasi kemaritiman, pariwisata dan revitalisasi industri produktif “hal ini di sampaikan Sekretaris Daerah Kota Jayapura.

Sekda Kota Jayapura, Rasmus D. Siahaya, SH, MM., saat membuka Workshop Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruaan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa yang berlangsung di aula SMK Negeri 1 Jayapura, Rabu (30/8/2017).

Ditambahkan, SMK di Provinsi Papua yang terpilih sebagai sekolah revitalisasi dimana SMK Negeri 1 Jayapura orientasi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam bidang perhotelan dan tata boga

“Itu berarti Ada kajian khusus tentang kota Jayapura Papua karena dilakukan revitalisasi kepada SMK Negeri 1 Jayapura yang berorientasi kepada perhotelan dan boga,” ungkapnya.

Diakui, Kota Jayapura melalui SMK 1 mendapat kesempatan yang difokuskan untuk merevitalisasi.yakni kurikulum .sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan. hubungan kerjasama lulusan harus betul-betul ada pada kebutuhan

“Kebutuhan yang ada di dunia perhotelan harus dibentuk di SMK sehingga saat anak terjun ke dunia kerja (perhotelan) tersebut maka anak tersebut tidak Gagap,” jelasnya.

Dengan tuntutan revitalisasi maka perlu ada semangat perubahan.Dari tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah

“Karena perubahan yang paling Hakiki itu berawal dari dirinya sendiri
Dan tentu juga harus komitmen dan disiplin,” tuturnya.

Apa yang dilakukan saat ini merupakan sebuah investasi sumberdaya Papua Dalam rangka menjawab tuntutan dari keberpihakan kepada masyarakat Papua yaitu mengejawantahkan undang-undang 21 tentang otonomi khusus. (Eveerth Joumilena)