Gelar Pleno, Ditemukan Satu Saksi Bekerja di Dua Paslon

0
32
Suarana Mengantar dan mengawal kotak suara di Distrik Setani Kota oleh kepolisian dan penyelenggara tingkat distrik, usai pencoblosan. (Eveerth/LintasPapua.com)

Ketua KPU Papua saat bersama penyelenggara tingkat distrik Sentani Kota, Tampak belakang dengan jelas sejumlah kotak suara yang telah dibawa. (Eveerth/LintasPapua.com)
SENTANI (LINTAS PAPUA) – Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Jayapura tahun 2017 yang digelar oleh KPU Papua do Hotel Sentani Indah (HSI) itu sempat terhenti selama 30 menit. Akibat adanya satu saksi yang bekerja untuk dua pasangan calon (Paslon) tertentu.

Pada saat tahapan pleno rekapitulasi, semua nama-nama saksi dihadirkan oleh kelima pasangan calon (Paslon) berdasarkan sebuah syarat rekomendasi yang diserahkan kepada KPU Papua.

Saat pembacaan nama-nama saksi untuk paslon nomor urut satu dan nomor urut dua tidak ada masalah, namun setelah KPU Papua membacakan nama-nama saksi untuk paslon nomor urut tiga Godlief Ohee – Frans Gina, itu langsung diprotes oleh saksi nomor urut dua MARIO. Karena saksi nomor tiga pada saat pleno ditingkat distrik itu bekerja atas rekomendasi paslon nomor urut satu Yanni-Zadrak.

“Kami dari KPU minta agar masing-masing pasangan calon atau Paslon melakukan klarifikasi terhadap rekomendasi yang telah diberikan kepada saksi tersebut,” ujar Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, Senin (28/8/2017).

“Tentunya kami dari penyelenggara tidak mau nantinya ada persoalan atau gugatan yang diajukan lagi ke tingkatan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, saksi yang bersangkutan dengan paslon yang memberikan rekomendasi itu kami minta untuk membuat klarifikasi. Apakah dia sebagai saksi paslon nomor urut satu atau saksi paslon nomor urut tiga,” sambung Adam dengan nada tegas.

Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Pegy Wattimena juga dengan tegas meminta kepada pasangan calon yang bersangkutan agar segera melakukan klarifikasi dengan membuat surat pernyataan kepada pihaknya sebagai penyelenggara.

“Setiap ada persoalan pasti kami dari Bawaslu atau penyelenggara yang diadukan kepada DKPP. Oleh sebab itu, proses yang dilakukan saat ini nantinya mengarah kepada fakta hukum yang diputuskan. Kepada paslon kami minta agar segera membuat rekomendasi terhadap saksi mereka yang ditunjuk untuk mengikuti tahapan ini,” tegasnya.

Sementara itu saksi Paslon nomor urut satu berinisial EM yang direkomendasikan oleh paslon nomor tiga mengikuti tahapan pleno ketika dikonfirmasi wartawan harian ini enggan berkomentar soal tersebut. (Irf /Koran Harian Pagi Papua)