DPR Papua Sambut Baik Kesepakatan Pemerintah Dengan Freeport

0
2
Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, SE, MM., saat diwawancara. (istimewa)

Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, SE, MM., (istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, SE, MM., mengatakan, bahwa pihaknya sangat apresiasi dan sambut baik kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Pusat dan PT. Freeport Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Kesepakatan Divestasi Saham sebesar 51 persen kepada Pemerintah Indonesia merupakan langkah maju yang telah dicapai dalam perpanjangan kontrak pertambangan yang nantinya dilakukan dalam bentuk IUPK 2×10 tahun sampai 2041.

Dijelaskan, sesuai UU No. 4 Thn 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batu Bara dan PP No. 1 Thn 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral & Batu Bara, dimana salah satu Pemegang Saham yg dimungkinkan sesuai aturan ini adalah Pemerintah Daerah dan BUMD,

“Maka kami sarankan, agar Pemerintah Provinsi Papua dapat menawarkan kepemilikan saham kita sebesar 10 persen dan Pemkab Mimika sebagai daerah penghasil sebesar 5 persen,” ungkapnya.

Dikatakan, bahwa permintaan ini harus segera ditindak lanjuti oleh Pemprov Papua, DPRP & semua elemen Masyarakat Papua dalam kesempatan pertama.

Aktivitas Penambangan PT. Freeport Indonesia. http://ptfi.co.id/id

“Pengawasan agar dapat dibahas dan dicantumkan nantinya dalam lampiran IUPK yang akan dibahas & disusun secara teknis oleh Pemerintah Pusat & PT. Freeport Indonesia,” tuturnya.

Carolus Bolly yang juga Petinggi Partai Demokrat Papua ini, menuturkan, bahwa kesempatan ini harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Papua demi menambah kekuatan fiskal.

“Walau secara ke dalam, nantinya kita juga massh harus membicarakan seperti apa kekuatan dan kemampuan kita dalam keikut sertaan penyertaan saham kita dalam divestasi saham PT. Freeport ini,” ungkapnya. (Eveerth Joumilena)