Masyarakat Diajak Lawan Paradigma Buruk Pemerintah Pusat

0
2
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa (Foto Pribadi LK)

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa (Foto Pribadi LK)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Masyarakat Papua dari berbagai tingkatan dan organisasi diajak bersatu melawan paradigma buruk pemerintah pusat kepada Papua selama ini, yakni tidak mampu, pejabat terkorup tanpa ditunjukkan data dan bukti.

“Kalau kita tidak bersatu kita tetap disebut pelengkap saja dalam negara ini, sehingga harus melawan paradigma buruk seperti ini,” ujar Anggota Komisi I DPR Papua , Laurenzus Kadepa, kepada Harian Pagi Papua, Minggu (27/8/2017).

Dikatakan, Pihaknya sangat mengapresiasi sejumah pemimpin Papua, misalnya Selain kaka Lukas Enembe, juga sangat apresiasi kepada tokoh Papua yang lain seperti Paulus Waterpauw, Natalius Pigai, John Wempi Wetipo, dan lain yang masih banyak.

“Di mata saya Lukas Enembe adalah seorang tokoh Papua yang luar biasa, mempunyai nyali dan memiliki komitmem yang tinggi untuk membangun Papua dalam kerangka NKRI. Hanya sebagian kelompok penguasa dalam negara ini yang masih meragukan Lukas Enembe,” kata Laurenzus Kadepa.

Dirinya mengakui, banyak positifnya. Hal negatifnya sedikit saja yang dimiliki Lukas Enembe selama ini, ini sesuai pengamatan dirinya.

“Sebab itu, kita Papua tidak kalah juga dengan daerah lain kalau kita sadar dan bersatu. Kita kuat kalau kita sadar dan bersatu. Kenapa kita bertengkar sendiri ? Jujur, saya berbicara terlepas dari kepentingan politik pilgub 2018 atau lainnya,” pesannya.

Dirinya mengakui, bahwa penting semua orang Papua ras Melanesia ini bisa apa dalam negara yang mayoritas Melayu ini.

“Saya mengajak kepada semua tokoh yang saya banggakan diatas ini, bahkan kita semua, mari kita bersatu melawan paradigma buruk pemerintah pusat kepada Papua selama ini, yakni tidak mampu, pejabat terkorup tanpa ditunjukan data dan bukti. Kalau kita tidak bersatu kita tetap disebut pelengkap saja dalam negara ini,” harapnya.

Dikatakan, bahwa Persoalan pemanggilan Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Bareskrim Polri sebagai saksi dalam dugaan korupsi dana beasiswa tahun 2016 adalah urusan pihak penegak hukum.

“Kita tidak intervensi, namun tak bisa diterima oleh seluruh rakyat Papua jika pemanggilannya dengan unsur politik tertentu. Itu pelecehan terhadap pribadi Lukas Enembe dan keluarganya, masyarakat Papua dan ras melanesia di Papua,” tegasnya. (*)