43 Denominasi Gereja Siap Terima Dana Rp. 21 Miliar

0
21
Ilustrasi Suasana Belajar Dalam Gereja. (istimewa)

Ilustrasi Suasana Ibadah Peresmian dan Pentahbisan Gedung Gereja GKI PNIEL Kotaraja (Eveerth/LintasPapua.com)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Provinsi Papua mengkonfirmasi segera menyalurkan dana bantuan keagamaan senilai Rp 21 miliar kepada 43 lembaga denominasi gereja yang ada di Bumi Cenderawasih.
Hal demikian disampaikan Kepala Biro Kesra dan Kemasyarakat Setda Provinsi Papua Naftali Yogi, saat diwawancara di Jayapura, Senin (21/8/2017) kemarin.

Menurut dia, anggaran bantuan keagamaan tahun ini menurun dibanding sebelumnya. Dimana pada 2016 lalu jumlah anggaran untuk lembaga gereja mencapai Rp 70 miliar. Penurunan anggaran itu dikarenakan adanya pengurangan jumlah penerima bantuan di tahun ini.

Dia berharap, 43 denominasi gereja yang menerima bantuan, dapat mempergunakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk pencairan dananya akan dibagi dalam dua tahap. Dalam artian, yang diberikan tahap pertama terlebih dulu selanjutnya masing-masing lembaga gereja mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya untuk mencairkan tahap dua,” kata dia.

Ilustrasi Suasana Belajar Dalam Gereja. (istimewa)

Naftali menambahkan, sebenarnya bantuan dana keagamaan terhadap 43 lembaga denominasi gereja ini, sudah bisa dicairkan sejak Juli lalu.Hanya saja, kendala dalam penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga baru dapat dicairkan bulan ini.

“Pergub bantuan lembaga keagamaan kemarin tertahan di Biro Hukum. Namun untungnya sudah selesai dan tinggal di tandatangani Gubernur. Setelah ditandatangani anggarannya bisa dicairkan,” katanya

Sebelumnya, pemerintah provinsi telah melekukan evaluasi terhadap lembaga agama penerima bantuan 2016 lalu.
Dari evaluasi, telah diputuskan untuk tahun 2017, hanya 43 lembaga agama saja yang berhak menerima bantuan dari 10 persen dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tersebut.

Sementara pada 2016, penerima bantuan sebanyak 52 lembaga denominasi gereja. Pengurangan, antara lain dikarenakan adanya dualisme kepemimpinan didalam satu lembaga keagamaan. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)