Pengadilan Pajak Tolak Upaya Banding PT Freeport

0
55
Aktivitas Penambangan PT. Freeport Indonesia. (http://ptfi.co.id/id)

Aktivitas Karyawan PT Freeport. (http://ptfi.co.id/id)
JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Majelis Hakim Pengadilan Pajak, menggelar sidang pengucapan perkara upaya banding PT Freeport Indonesia terhadap Pemerintah Provinsi Papua, di ruang sidang II Pengadilan Pajak Jakarta, Rabu (16/8/2017) siang.

Dalam sidang kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak upaya banding PT Freeport, yany sebelumnya diperintahkan untuk segera membayar pajak air pemukaan kepada Pemprov Papua senilai Rp.5,3 triliun.

Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai Aman Santosa dan anggota masing-masing Seno Hendra dan Hartoyo, Majelis bersepakat menolak lima nomor pokok keputusan yang di mohonkan untuk banding oleh perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu.

“Dengan pertimbangan yang telah dibaca. Banding nomor sengketa yang diajukan ditolah. Keputusan ini bersifat final dan jika ingin melakukan upaya hukum silahkan melakukan Peninjauan Kembali di tingkat Mahkamah Agung,”ujar Hakim Ketua Aman Santosa.

Hakim ketua Aman Santosa juga menyebut salinan putusan akan diperoleh paling lambat 30 hari setelah putusan itu.

Sidang kemarin dihadiri langsung oleh pihak Pemohon Banding PT Freeport melalui pengacaranya, kemudian Pemprov Papua yakni Sophia dari Biro Hukum, Wahyudi dari Badan Pendapatan Daerah serta kepala BPKAD Papua Ridwan Rumasukun.

Sebelumnya pada 17 Januari 2017 lalu, pengadilan juga menolak semua gugatan Freeport. Kala itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menjelaskan, keberatan yang dilayangkan Freeport soal perhitungan biaya penggunaan air di atas permukaan sungai. Freeport menghitung dengan biaya Rp10 per kubic per detik, padahal sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 maka perhitungan penggunaan permukaan air dibiayai sekitar Rp130 per meter kubik per detik. Perda ini dibuat setelah ada Perubahan UU terkait Pemanfaatan Air Permukaan No 5 Tahun 1990.

Aktivitas Penambangan PT. Freeport Indonesia. http://ptfi.co.id/id
Menurut gubernur, Freeport masih diperbolehkan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kekalahan perkara pajak air di atas permukaan sungai ini. Namun, Lukas optimis pengadilan tidak akan mengubah keputusan, sehingga Freeport harus membayar denda pajak yang telah diputuskan.

Sementara Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, mengapresiasi pihak Pemerintah Provinsi Papua, mulai dari Gubernur Papua, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, Biro Hukum dan DPR Papua yang cukup gigih memperjuangkan hak rakyat Papua dalam kasus sengketa Pajak Air Permukaan (PAP).

“Proses pengadilan cukup lama, lebih kurang tiga tahun. Kita bersyukur karena kerja keras itu membuahkan hasil. Khusus hari ini, kami Dewan berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang memfasilitasi pertemuan dan telah mendesak Freeport untuk segera membayar Pajak Air Permukaan kepada Pemeritah Provinsi Papua,” kata Carolus saat dihubungi via ponselnya, kemarin.

http://ptfi.co.id/id

Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat itu meminta PT Freeport Indonesia konsisten dengan poin kesepakatan bersama dalam rapat tersebut yaitu segera bertemu Gubernur Papua guna melakukan pembayaran secara bertahap. “Sebab jika itu dilakukan dalam waktu dekat, maka akan berpengaruh pada aspek penerimaan pendapatan daerah dan nilai APBD Perubahan 2017 yang hendak dibahas dan ditetapkan. Dan yang paling penting bahwa Freeport tidak boleh mangkir lagi agar tidak mengganggu APDB Perubahan maupun APBD induk 2018 nanti,” tegas Carolus. (Lea)