Fraksi Demokrat Desak Pemprov Ambil Langkah Tegas Terhadap Freeport

0
2
Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus K Bolly, SE, MM . (ISTIMEWA)

Aktivitas Penambangan PT. Freeport Indonesia. http://ptfi.co.id/id
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pasca penolakan banding PT Freeport Indonesia terhadap putusan Pengadilan Pajak di Jakarta, tampaknya langsung disikapi Fraksi Partai Demokrat DPR Papua.

Bahkan, dalam rapat paripurna DPR Papua, Jumat (18/8/2017), pelapor Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, Carollus K Bolly, SE, MM., meminta agar Gubernur segera mengundang PT Freeport Indonesia untuk membicarakan dan menyepakati tahapan pembayaran tunggakan dan denda Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar RP 5,3 triliun tersebut pada kesempatan pertama.

Sebab, menurut Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, hal itu diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Papua.

“Jika pihak PT Freeport Indonesia menunda-nunda, maka perlu diambil langkah-langkah tegas baik secara politik maupun hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut,” tegas Carollus Bolly.

Carolus K Bolly

Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, Carollus K Bolly, SE, MM. (Rambat)

Sementara itu, Ketua Tim Ad Hoc Provinsi Papua untuk kelebihan bayar pajak Freeport, Ruben Magai juga mendesak agar Pemprov Papua mengambil langkah tegas terhadap Freeport Indonesia agar mereka segera membayar kewajibannya terhadap Pajak Air Permukaan (PAP).

“Sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap PAP Freeport ini. Mereka harus segera membayar kepada Pemprov Papua,” tandasnya.

Bahkan, Ruben Magai memberikan deadline waktu kepada PT Freeport Indonesia selambat-lambatnya 1 bulan pasca putusan banding itu, harus segera dibayar.

“Ya, kami beri waktu kepada Freeport 1 bulan untuk segera membayar. Jika tidak, kami akan tempuh cara politik dan hukum,” pungkasnya. (bat / Koran Harian Pagi Papua)