DPR Papua Setujui Raperdasi APBD Perubahan 2017

0
3
DPR Papua Setujui Raperdasi APBD Perubahan 2017, tampak Carollus K Bolly menyampaikan laporan pendapatan akhir fraksi Partai Demokrat. (Rambat)

DPR Papua Setujui Raperdasi APBD Perubahan 2017, tampak Carollus K Bolly menyampaikan laporan pendapatan akhir fraksi Partai Demokrat. (Rambat)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – DPR Papua akhirnya menyetujui dua rancangan peraturan daerah provinsi yakni raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dan raperdasi tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi perdasi.

“Dapat disimpulkan bahwa semua fraksi menerima kedua raperdasi ini untuk ditetapkan menjadi perdasi,” kata Ketua II DPR Papua, Fernando AY Tinal didampingi Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH dan Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize dalam rapat paripurna DPR Papua, Jumat (18/8/2017).

Sebelumnya, dalam laporan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPR Papua, memang mayoritas menerima dan menyetujui kedua raperdasi itu untuk ditetapkan menjadi perdasi.

Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi perdasi.

“Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui raperdasi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi perdasi,” kata pelapor Fraksi Partai Demokrat, Carollus K. Bolly.

Begitu juga Fraksi Partai Gerindra DPR Papua menyatakan menerima dan menyetujui kedua raperdasi itu untuk ditetapkan menjadi perdasi.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar DPR Papua menyatakan menerima dan menyetujui kedua raperdasi itu untuk ditetapkan menjadi perdasi. Demikian juga Fraksi Keadilan Nasional Papua, Fraksi Hanura dan Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa juga menerima dan menyetujui.

Sedangkan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tidak berpendapat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016.

“Namun, Fraksi PDI Perjuangan berpesan agar tahapan pertanggungjawaban dapat dilakukan dan merujuk pada peraturan keuangan tentang mekanisme keuangan negara yang berlaku, sehingga persidangan tahun-tahun mendatang atas LKPJ, penyerahan LHP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berlangsung tertib di dalam rentetan kegiatan yang logis dan dalam waktu yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata pelapor Fraksi PDI Perjuangan, Kristin RI Luluporo.

Fraksi PDI Perjuangan menyetujui raperdasi tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2017 untuk ditetapkan menjadi perdasi. (bat /Koran Harian Pagi Papua)