Presiden Komitmen Perbaikan Pajak dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

35

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Dalam hal pendapatan negara, pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak untuk meningkatkan pendapatan. Program yang dilaksanakan pada Juli 2016 hingga Maret 2017 tersebut sekaligus sebagai persiapan Indonesia dalam memasuki era keterbukaan informasi global dengan pemberlakuan sistem pertukaran informasi otomatis.

“Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR yang telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi Otomatis. Dengan disetujuinya Perpu itu maka Indonesia telah memiliki kelengkapan legislasi sama seperti lebih dari 100 negara peserta,” ujar Presiden Jokowi, di Jakarta, 16 Agustus 2017.

Tak hanya kepada Dewan, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesadaran masyarakat yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Sampai dengan akhir pelaksanaan program, 973,4 ribu wajib pajak telah terdaftar mengikuti program tersebut dan berhasil menghimpun uang tebusan sebesar Rp115,9 triliun.

“Berdasarkan pengungkapan harta, program _tax amnesty_ Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dengan hasil capaian sebesar Rp4.884,2 triliun, yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp3.700,8 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1.036,7 triliun, dan harta repatriasi aset Rp146,7 triliun,” tuturnya.

Selain memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, pemerintah juga terus berkomitmen memenuhi target pembangunan infrastruktur yang menjadi program andalan pemerintah. Selama periode 2015-2016, pemerintah berhasil membangun jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang sepanjang 7 ribu kilometer. Selain itu, 4 bandara baru dan 199,6 kilometer jalur kereta baru berhasil dibangun. Hal itu belum ditambah dengan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan program-program lainnya.

“Selain itu, sejak tahun 2015, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran serta melakukan penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula 3,5 juta keluarga pada tahun 2015 menjadi 6 juta keluarga pada tahun 2017,” paparnya.

Ilustrasi Seorang Warga Papua dengan gantungan tas “Bangga Bayar Pajak” sebagai simbol mendukung optimalisasi penerimaan daerah, tas sebagai souvenir yang dibagikan saat kegiatan Tax Gatherinig (LintasPapua.com)

Adapun untuk mempercepat pembangunan di daerah, Kepala Negara menyebut melalui anggaran transfer ke daerah dan dana desa, beberapa target pembangunan telah berhasil ditingkatkan. Komitmen pemerintah untuk membangun daerah dari unit pemerintahan terkecil juga ditunjukkan dengan capaian-capaian alokasi dana desa yang semakin meningkatkan pembangunan di pedesaan.

“Sejak dialokasikan pada tahun 2015, dana desa telah menghasilkan lebih dari 89,8 ribu kilometer jalan desa, 746,4 ribu meter jembatan, akses air bersih untuk 22,1 ribu rumah tangga, 1,7 ribu unit tambatan perahu, 14,9 ribu unit PAUD, 4,1 ribu unit Polindes, 19,5 ribu unit sumur, 3 ribu unit pasar desa, 108 ribu unit drainase dan irigasi, 9,9 ribu unit Posyandu, dan 941 unit embung,” kata Presiden. (*)