Presiden Jokowi Paparkan Sejumlah Capaian Pemerintah

0
21

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Melihat sekilas dua tahun belakangan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berupaya untuk menyusun fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional. Selama itu, pemerintah hendak mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, merata, dan berkeadilan.

Tahun 2015 lalu, pemerintah melakukan realokasi belanja subsidi energi yang kurang tepat sasaran menjadi berbagai program prioritas untuk masyarakat. Di tahun yang sama, pemerintah juga mulai mengalokasikan dana desa untuk mendorong pembangunan yang lebih merata di pelosok Tanah Air.

Setahun setelahnya, pemerintah mencanangkan tahun percepatan pembangunan, baik infrastruktur fisik maupun sosial. Sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk percepatan deregulasi ekonomi juga dirilis pemerintah.

“Pada tahun 2017 ini, pemerintah bertekad menjadikan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai fokus utama pembangunan,” demikian ditegaskan kembali oleh Presiden di hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 16 Agustus 2017.

Pemerataan ekonomi sebagaimana yang dimaksud Presiden setidaknya coba diupayakan melalui tiga cara, yakni redistribusi aset melalui pemberian hak pengelolaan tanah terlantar kepada masyarakat, penguatan akses rakyat untuk mendapatkan modal, dan peningkatan keterampilan masyarakat melalui program vokasi.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras kita bersama dan atas perkenan Allah SWT, pembangunan ekonomi nasional telah menunjukkan capaian yang cukup menjanjikan,” Presiden melanjutkan.

Bagaimana tidak, di tengah melambatnya pertumbuhan perekonomian global, pelemahan harga komoditas global, dan kondisi geopolitik yang belum sepenuhnya kondusif, Indonesia masih mampu menumbuhkan ekonominya sebesar 5,0 persen per tahun pada periode 2014-2016. Sementara di semester I tahun 2017, ekonomi Indonesia naik menjadi 5,01 persen.

Berbagai perbaikan pengelolaan anggaran dan kebijakan, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga pada akhirnya mampu mendorong kepercayaan investor kepada Indonesia. Bahkan, Indonesia juga dinobatkan sebagai salah satu negara teratas sebagai negara yang mampu memperbaiki kondisi kemudahan berusaha di dalamnya.

“Bank Dunia merilis Indonesia sebagai salah satu negara teratas dalam _top improvers_ bagi perbaikan kemudahan berusaha dan menaikkan peringkat Indonesia dari posisi 106 ke posisi 91 dalam laporan ‘Ease of Doing Business’ tahun 2017,” ia mengungkapkan.

Sementara pada bulan Mei 2017, lembaga pemeringkat Standard & Poor’s menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia menjadi peringkat layak investasi. Sebelumnya, Fitch dan Moody’s juga menaikkan _outlook_ untuk peringkat layak investasi surat utang negara Indonesia, dari stabil menjadi positif.

“Dengan pengakuan internasional tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia mendapat peringkat layak investasi dari seluruh lembaga pemeringkat kredit utama dunia pascakrisis keuangan Asia tahun 1997,” ia menambahkan. (*)